Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA tenaga ahli Satgas TPPU Danang Widoyoko menuturkan tim masih menunggu kepastian tugas dan kewenangan satgas dari Menko Polhukam Mahfud MD.
"Sebetulnya ini belum ada kepastian minggu lalu saya dikontak dan siap membantu. Belum jelas sebetulnya apa yang harus dilakukan dan kewenangan kami ini apa. Lalu akses informasi yang kami terima itu dari mana jadi kami masih menunggu," ungkapnya.
Menurutnya hal penting yang harus segera didapatkan satgas adalah kepastian akses informasi atau data termasuk sejauh mana pekerjaan yang sudah dilaksanakan PPATK dan Kemenkeu.
Baca juga: Tak Perlu Satgas Baru untuk Telusuri Transaksi di Kemenkeu
"Karena ada miskomunikasi antara PPATK dan Kemenkeu. Polisi juga terbatas kewenangannya. Problem komunikasinya lebih sulit karena melibatkan banyak pihak. Dan kami jadi katalis agar semuanya duduk bersama dan butuh waktu untuk menyelesaikan temuan itu"
Selain itu dia mendorong Mahfud untuk menagih komitmen dari Kemenkeu, Kapolri dan Kejagung serta PPATK untuk kasus ini berjalan dan berujung pada proses hukum.
Baca juga: Keterlibatan Tiga Pejabat Kemenkeu dalam Satgas TPPU Rp349 Triliun Disorot
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut transaksi janggal sebesar Rp349 triliun terkait Kementerian Keuangan.
"Saya sampaikan bahwa hari ini pemerintah telah membentuk satgas dimaksud yaitu satgas tentang dugaan TPPU," kata Mahfud di kantornya. (Sru/Z-7)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved