Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari mengibaratkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai gelandang dalam sepak bola yang berarti pemberi data untuk para penyidik, bukan pihak yang menyampaikan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU)
“PPATK itu gelandang yang menyumplang data. Sementara tidak bisa kemudian berfungsi sebagai striker yang menggolkan bola ke gawang. Artinya PPATK itu memberi support kemudian support itu kemudian harus masih ditindaklanjuti oleh penyidik,” ujarnya di Kompeks Parlemen, Jakarta.
Taufik turut mengungkapkan angka Rp349 trilliun yang disampaikan oleh PPATK merupakan data prematur. Dirinya menjelaskan data tersebut masih dalam laporan hasil analisis (LHA).
Baca juga: PPATK Disebut tak Mestinya Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Laporan hasil analisis pun bukan merupakan data yang final. Sehingga diperlukan analisis lebih mendalam untuk menentukan aliran dana tersebut adalah dana mencurigakan atau TPPU. Menurutnya, Komisi III nantinya akan meminta Menko Polhukam, Kementerian Keuangan, dan PPATK untuk merekonsiliasi terkait data uang Rp349 triliun yang ditemukan. Komisi III mendorong agar data temuan dapat dipilah oleh ketiga lembaga tersebut agar dapat ditindaklanjuti.
“Pemilahan data yang benar seperti apa dan apa yang kita bisa lakukan terhadap data yang sudah dikonsiliasi itu,” pungkasnya. (MGN/Z-7)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved