Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari mengibaratkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai gelandang dalam sepak bola yang berarti pemberi data untuk para penyidik, bukan pihak yang menyampaikan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU)
“PPATK itu gelandang yang menyumplang data. Sementara tidak bisa kemudian berfungsi sebagai striker yang menggolkan bola ke gawang. Artinya PPATK itu memberi support kemudian support itu kemudian harus masih ditindaklanjuti oleh penyidik,” ujarnya di Kompeks Parlemen, Jakarta.
Taufik turut mengungkapkan angka Rp349 trilliun yang disampaikan oleh PPATK merupakan data prematur. Dirinya menjelaskan data tersebut masih dalam laporan hasil analisis (LHA).
Baca juga: PPATK Disebut tak Mestinya Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Laporan hasil analisis pun bukan merupakan data yang final. Sehingga diperlukan analisis lebih mendalam untuk menentukan aliran dana tersebut adalah dana mencurigakan atau TPPU. Menurutnya, Komisi III nantinya akan meminta Menko Polhukam, Kementerian Keuangan, dan PPATK untuk merekonsiliasi terkait data uang Rp349 triliun yang ditemukan. Komisi III mendorong agar data temuan dapat dipilah oleh ketiga lembaga tersebut agar dapat ditindaklanjuti.
“Pemilahan data yang benar seperti apa dan apa yang kita bisa lakukan terhadap data yang sudah dikonsiliasi itu,” pungkasnya. (MGN/Z-7)
Anggota Komisi XI DPR RI M Hasanuddin Wahid menaruh harapan besar kepada sosok yang akan menggantikan Iman Rahman sebagai Direktur Utama BEI.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Mandeknya pembahasan bukan sekadar kendala teknis administrasi, melainkan indikasi kuat adanya upaya mempertahankan status quo.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Kebijakan ambang batas bukan sekadar instrumen penyaring peserta pemilu.
Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.
DPW Partai NasDem Jawa Barat menyalurkan bantuan penanganan bagi korban bencana tanah longsor Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat melalui program NasDem Peduli.
Hal yang sering sekali terlihat kurang dalam pemanfaatan cagar budaya disebabkan oleh titik berat dan bobotnya lebih berat kepada komersialisasi pariwisata.
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved