Polemik Rp349 miliar, Komisi III DPR Kembali Gelar Rapat dengan Komite Koordinasi Nasional TPPU

KPK Telaah Laporan PPATK terkait Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye

"Setiap laporan pengaduan yang masuk ke KPK memiliki prosedur operasional baku. Termasuk soal LHA yangg dikirim PPATK. Sekarang masih dalam telaah Direktorat PLPM."

Bawaslu Ungkap Terima Tiga Laporan dari PPATK

Rahmat Bagja mengungkap pihaknya menerima lebih dari satu surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berkaitan dengan aliran dana kampanye.

Bawaslu Harus Segera Koordinasi dengan PPATK Terkait Transaksi Mencurigakan

Koordinasi perlu segera dilakukan guna membahas temuan PPATK terkait adanya temuan peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024.

Ini Alasan KPK Tak Masuk Satgas Mafia Pajak

Demi menjaga independensi, KPK tidak menjadi anggota dari satgas mafia pajak RP349 triliun.

Fraksi Demokrat Dorong Hak Angket Aliran Duit Rp349 Triliun di Kemenkeu

ALIRAN dana mencurigakan senilai Rp349 triliun dari praktik pencucian uang seperti yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya diakui oleh Kemenkeu. Usulan hak angket menguat.

Soal Transaksi Mencurigakan Rp349 T, Pakar : Harus Lewat Hak Angket atau Pansus DPR

"Harus dituntaskan lewat hak angket DPR atau pembentukan pansus, sehingga masalah jadi terang benderang dan langkah pembersihan di internal Kemenkeu jadi lebih cepat,"

Rp28 Triliun Masuk Kantong Pemerintah melalui Lelang Surat Utang Negara

Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.

Komisi XI Setujui Efisiensi Kemenkeu Senilai Rp8,99 Triliun

KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Ditahan Kejagung terkait Kasus Jiwasraya

Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.

Beasiswa Ministerial Scholarship 2025 Ikut Dibatalkan Kemenkeu untuk Dukung Efisiensi Anggaran

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Kemenkeu Resmi Rilis Aturan PPN 12 Persen, Ini Daftar Barang Mewah Terdampak

Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Tingkatkan Kesadaran Investasi Masyarakat pada Instrumen SBN

Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting