Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menjelaskan laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan adanya transaksi mencurigakan dana kampanye Pemilu 2024 sedang ditelaah tim KPK.
"Setiap laporan pengaduan yang masuk ke KPK memiliki prosedur operasional baku. Termasuk soal LHA yangg dikirim PPATK. Sekarang masih dalam telaah Direktorat PLPM (Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat). Sejauh mana laporan itu sekarang didalami," kata Nawawi saat ditemui Media Indonesia di Gedung KPK Jakarta, Rabu (10/1)
Dana mencurigakan kampanye Pemilu 2024 disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana pertengahan Desember lalu.
Baca juga : Laporan Transaksi Mencurigakan dari PPATK Tak Terkait Politik Uang
Hari ini, PPATK menyampaikan telah menemukan sebesar 36,67% dana Proyek Strategis Nasional (PSN) digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan diperoleh data bahwa dana tersebut mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil politisi.
Nawawi menegaskan, LHA PPATK akan menjadi bahan penyelidikan KPK. Kendati demikian, laporan itu bersifat rahasia dan tidak bisa disampaikan ke publik.
"KPK betul-betul memegang prinsip yang diberikan PPATK untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Tidak ada kepentingan lain. Satu dua pekan akan kami cek," jelasnya. (Z-5)
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan protes atas keputusan majelis hakim yang menolak dakwaan perintangan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto.
Gaji dan tunjangan kinerja ASN di lingkungan Pemprov DKI menjadi yang paling besar se-Indonesia.
PPATK menemukan sebanyak 571.410 kesamaan NIK antara penerima bantuan sosial yang juga sekaligus pemain judi online.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Prabowo memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat Kamis (22/5). Salah satu topik yang dibahas soal kebijakan pemblokiran rekening dormant
Masyarakat dapat menghubungi PPATK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status rekeningnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved