Berita Terbaru Pkpu Hari Ini

Bawaslu Sulit Lakukan Penegakan Hukum Pilkada tanpa Revisi PKPU

Ketua Bawaslu RI Abhan menuturkan, apabila PKPU tidak segera dibuat akan ada kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum pilkada.

KPU Segera Terbitkan PKPU soal Eks Napi Korupsi

Penerapan atas putusan MK pada PKPU pencalonan harus dalam rumusan hukum yang rinci supaya tidak menimbulkan polemik.

NasDem Utamakan Rekam Jejak

PARTAI NasDem mengutamakan latar belakang untuk pencalonan kepala daerah.

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada, PPP: Lihat secara Kemanusiaan

"Urusan ada parpol yang mencalonkan mereka yang pernah jalani masa hukuman, kasus korupsi, kita kembalikan pada masyarakat, apakah dipilih atau tidak," terang dia.

KPU Izinkan Mantan Koruptor Maju Pilkada

Saat rapat bersama Presiden, KPU mengusulkan larangan itu. Kini, KPU justru terjebak pada waktu yang mendesak.

KPU Gagal Larang Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada

Alasannya, penyelenggara pesta demokrasi ini enggan berpolemik tentang isu tersebut karena bisa mengganggu tahapan pelaksanaan pesta demokrasi di 270 daerah.

Rekap-E Pilkada 2020 hanya Berdasar PKPU

Pemetaan dilakukan dengan mengecek jaringan internet di tempat pemungutan suara (TPS).

KPU Harus Patuhi Undang-Undang Terkait Eks Koruptor Maju Pilkada

Jika memang aturan yang membolehkan eks koruptor maju pilkada hendak diubah, paling tidak diubah melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bukan dengan peraturan KPU.

KPU Keukeh Larang Eks Napi

Meski mendapat penolakan dari berbagai pihak, KPU bergeming melarang mantan narapidana korupsi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah.

Peraturan KPU Rentan Digugat jika MA Kabulkan Uji Materi OSO

Lucius juga menyayangkan uji materi tersebut dikabulkan, lantaran Peraturan KPU yang mengatur larangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU-XVI/2018.

Gerindra Tetap Tolak Coret Caleg Mantan Napi

Salah satu di antara caleg eks koruptor Gerindra itu adalah Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik, yang kini juga aktif di pimpinan DPRD Jakarta. Menurut Dasco, ada pertimbangan khusus yang membuat Gerindra tidak mencoret mereka dari daftar caleg. Mulai dari kader tersebut berkelakuan baik hingga tidak pernah merusak citra partai.

Pertimbangan MA Batalkan Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini antara lain terkait hak dasar seseorang di bidang politik. 

Napi Korupsi Boleh nyaleg, Gerindra : Hak Politik Orang Jangan Dihilangkan

Pun demikian, Fadli enggan jika partainya disebut sebagai partai yang tidak mendukung pemberantasan korupsi. Ia membantah jika ada anggapan yang menyebut Partai Gerindra sebagai paling banyak mencalonkan eks napi korupsi.

PKB Tetap Drop Semua Caleg Terindikasi Mantan Napi Korupsi

Ia mengaku sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), PKB telah mengeluarkan seluruh kader yang berstatus mantan napi koruptor. Meski demikian, dirinya mengaku seluruh pihak harus menghormati putusan yang dikeluarkan oleh MA sebagai produk hukum.

Mantan Napi Korupsi Boleh Nyaleg, Ini Langkah ICW

Menurut Donal ada perdebatan hukum dalam putusan MA yang dinilai melabrak pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi (MK).

Bawaslu: KPU bisa Konsultasi Secara Tertulis untuk Percepat Revisi PKPU

Menurutnya hal tersebut perlu bisa dilakukan mengingat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) akan dilakukan 20 September mendatang. Dengan begitu proses revisi PKPU yang bisa berjalan sehingga tidak melewati jadwal penetapan tersebut.

ICW: MA Melewatkan Kesempatan Emas Membangun Pemilu Berintegritas

Donal menyatakan bisa saja MA berkontribusi membangun Pemilu yang berintegrits dengan memutus Judicial Review (jJR) PKPU tersebut untuk disahkan.

KPU: Revisi PKPU akan Disesuaikan dengan Isi Putusan MA

Arief menuturkan dalam melakukan revisi, ada tahapan yang disebut konsultasi dengan Pemerintah dan DPR. Setelah itu KPU harus memastikan bahwa hasil dari konsultasi tersebut sudah sesuai catatan. 

MA: Jika Uji Materi PKPU Proses Dilanjutkan Sekarang, MA Melanggar Hukum

Adanya penundaan yang dilakukan oleh pihaknya didasari oleh aturan UU MK Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK. Dalam aturan tersebut dijelaksan uji materi terhadap aturan perundangan yang ada di MA wajib dihentikan sementara manakala ada proses uji materi terhadap undang-undang yang ada di atasnya tengah diproses di MK.

Yasonna: Jika Tidak Diundangkan PKPU Tidak Bisa Berlaku

Meski PKPU itu telah diundangkan namun tanpa pencatatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM), KPU tetap akan memberlakukan peraturan tersebut.

Merancang Ulang Masa Depan Pendidikan Tinggi Teknik: Dari Gudang Pengetahuan Menuju Kurator Peradaban

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia