Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PARTAI NasDem mengutamakan latar belakang untuk pencalonan kepala daerah. Sikap itu diambil meski tidak ada larangan mantan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
"Rekam jejak dari para calonnya akan jadi pertimbangan yang mendalam bagi partai untuk memberikan rekomendasi," kata Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari.
Menurut dia, NasDem menghindari eks narapidana korupsi maju sebagai calon kepala daerah. NasDem tidak menutup eks narapidana koruptor mendaftar, tetapi seleksi akhir dilihat dari rekam jejak. Proses seleksinya menjadi keputusan internal DPP NasDem.
Taufik menjelaskan, melarang eks narapidana koruptor tentu bertentangan dengan undang-undang. Namun, partai politik harus punya moral dan etika politik tidak mengusung atau mencalonkan eks narapidana koruptor sebagai kepala daerah.
"Kalau misal PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) melarang, ya kita juga akan mengikuti PKPU itu. Tapi saat ini PKPU-nya menyatakan tidak melarang," pungkas dia.
NasDem juga berkomitmen melahirkan pemimpin berintegritas. Sejumlah cara diterapkan saat merekrut calon pemimpin. "Rekrutmen tanpa mahar ini sudah dilakukan," kata politikus NasDem Willy Aditya.
Willy menilai komitmen tanpa mahar seharusnya mutlak diterapkan partai politik. Instrumen ini dinilai paling ampuh buat menekan ongkos politik dan mencegah pemimpin korupsi.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan dibutuhkan kehati-hatian ekstra dalam merevisi PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Minerba dan revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
Salah satu implikasi dari penerapan desentralisasi, perizinan konsesi tambang menjadi kewenangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota tanpa disadari telah memicu ekses berupa booming perizinan tambang.
Sebagai ilustrasi, pada 2001 izin tambang yang tercatat hanya sebanyak 750-an izin, yang melonjak sangat signifikan seiring penerapan desentralisasi menjadi lebih dari 8.000-an izin pada 2008, yang kemudian meningkat lagi menjadi 10.900-an izin pada rentang 2010 hingga 2014. Sebelum UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba diberlakukan, rezim skema pengelolaan pertambangan minerba ialah kontrak karya (KK).
"Masalahnya, peralihan dari kontrak ke izin pertambangan dalam realisasinya tidak berjalan mulus karena banyak korporasi tambang yang tetap menjalankan skema kontrak karya dengan dalih kontrak belum berakhir, plus adanya kelonggaran bagi pemegang kontrak untuk memperpanjang kontrak," kata Ali. (Uta/Pro/P-1)
AKPI meningkatkan kapasitas dan memperbarui wawasan dalam menghadapi dinamika perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Permohonan PKPU tersebut muncul akibat gagal bayarnya PT. Bandung Daya Sentosa terhadap supplier-nya yaitu PT Triboga Pangan Raya senilai Rp23,1 miliar.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mendukung sikap KPUD Kendal yang menolak pendaftaran Dico M Ganinduto-Ali Nurudin.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2024 mengenai pencalonan kepala daerah lebih cepat disosialisasikan.
Anggota Komisi II, Mardani Ali Sera, menilai aturan baru ini akan membuat Pilkada 2024 lebih demokratis dan transparan.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved