Hidupkan Aktivitas Pemerintahan, NasDem Minta Gibran Segera Berkantor di IKN

WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai langkah awal menghidupkan aktivitas pemerintahan di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya pengaktifan IKN agar tidak menjadi proyek yang terlantar dan membebani negara.  
 
“Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” ujar Saan melalui keterangannya, Kamis (24/7).

Saan mengatakan keberadaan Gibran di IKN akan memberi kepastian bahwa kawasan tersebut tidak dibiarkan kosong. Selain itu, kehadiran Gibran juga dapat menjadi basis perencanaan lebih konkret mengenai kebutuhan pendukung lainnya, seperti jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang perlu dipindahkan serta kementerian/lembaga yang perlu berkantor di sana.

“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas. Kalau tidak dimulai, ya kita tidak tahu berapa dan apa saja yang dibutuhkan secara pasti,” kata Saan.

Baca juga : NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

Saan meminta alokasi anggaran untuk IKN jangan sampai mengganggu program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, dan lainnya. Ia berharap dengan proyek IKN dapat terus berjalan tetapi tidak menjadi beban besar bagi fiskal negara.

“Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara. Karenanya, dua hal harus dijalankan beriringan, di mana pembangunan IKN tidak boleh terbengkalai, tapi juga jangan sampai mengganggu program prioritas pemerintah,” tegas Saan.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa semangat awal pembangunan IKN adalah untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya aktivitas pemerintahan di IKN, ia optimistis misi tersebut dapat tercapai secara bertahap.

“Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” pungkasnya (P-4)