Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
Ghufron mengatakan saat ini kondisinya kondisinya stabil dengan gejala ringan-sedang.
Salah satu eks pimpinan kpk, M Jasin, mengungkapkan isu Taliban di KPK terkait pihak yang taat aturan dan kode etik, serta tidak mau dipengaruhi pihak luar.
Padahal TWK itu adalah instrumen untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, sesuai amanat UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Komnas HAM mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memenuhi panggilan lembaga tersebut pada Kamis (17/6) terkait penjelasan tes wawasan kebangsaan (TWK).
Hendardi menyampaikan semestinya Komnas HAM meneliti lebih dahulu apa memang benar ada dugaan pelanggaran HAM sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kooperatif untuk menjelaskan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).
Agus meminta ICW tak menyeret Polri dalam kasus tersebut. Ia menyatakan bahwa Polri tengah fokus menangani pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19.
"Kami semua bukan hanya memperjuangkan tapi kami menyayangi mereka semua, tapi kami juga harus memahami ada perbedaan sistem antara pegawai KPK dan aparatur sipil negara (ASN)," kata Ghufron
Firli menjamin kerja-kerja di KPK berdasarkan sistem secara kolektif dan bukan perorangan.
Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei ini dinilai penting untuk digaungkan melawan musuh bangsa yang sudah mewabah di negeri ini yakni korupsi.
Pimpinan KPK menghargai langkah dari sejumlah pegawai yang tidak lolos TWK. Serta, menyerahkan sepenuhnya laporan tersebut kepada Dewas KPK.
Para pegawai yang melaporkan dugaan etik itu menilai Firli Bahuri dan pimpinan lainnya melanggar tiga hal.
Aturan mengenai peralihan pegawai KPK menjadi ASN sudah tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berikut Peraturan Pemerintah (PP) turunannya.
Pegawai KPK mendukung sikap Jokowi dan meminta pimpinan untuk mencabut surat keputusan atau SK terkait hasil tes TWK.
Presiden menegaskan KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dalam memberantas korupsi.
Presiden mengatakan jika dalam hasil TWK pegawai KPK yang tak lolos terdapat kekurangan, masih ada jalan untuk perbaikan antara lain melalui jalur pendidikan kedinasan.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyayangkan polemik 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. ICW nilai pimpinan KPK ingin menghambat penanganan kasus dari penonaktifan pegawai itu.
Penyerahan tugas itu, imbuhnya, untuk menjamin efektivitas kerja dan menghindari potensi permasalahan hukum terkait penanganan kasus.
Tjahjo menyebut wajar saja ada kalangan yang setuju dan tidak setuju terkait tes wawasan kebangsaan itu.
Menurut Firli, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sudah disiapkan secara matang dan merupakan bagian dari pelaksanaan UU
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved