Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PAKAR hukum menilai perbedaan pendapat dalam menyikapi ekspose pidana dan isu hubungan disharmonisasi pimpinan KPK merupakan hal wajar karakter demokratis kelembagaan.
KPK memastikan informasi mengenai penyitaan harta pimpinan KPK yang tersimpan di luar negeri adalah tidak benar alias hoaks.
MK menginginkan pemerintah dan DPR melampirkan keterangan tambahan mengenai aturan syarat batas usia minimal pimpinan KPK.
KAPASITAS Ketua KPK memberi sambutan saat pembukaan acara, berada di tengah -tengah semua peserta yang hadir, sehingga tidak bisa diartikan bertemu dengan tersangka
Aturan itu mengganti batas minimal umur orang yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun. Batas maksimal umur masih sama yakni 65 tahun.
Dengan lengkapnya lima unsur pimpinan KPK, Firli berharap kolaborasi antarpimpinan semakin meningkat.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu menyampaikan seluruh anggota DPR merupakan petugas partai. Partai harus mengetahui berbagai keputusan yang dibuat DPR.
Didik mengatakan belum mengetahui kemungkinan nama yang akan diserahkan oleh presiden Joko Widodo. Tapi dia meyakini presiden akan melakukan penunjukan sesuai UU.
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan, penggantian Lili diatur dalam Pasal 32
PESAN ibunda mengutamakan pendidikan untuk mengubah nasib yang menghantarkan Firli Bahuri ketua KPK seperti sekarang ini
Lili Pintauli Siregar tidak pantas lagi menjabat pimpinan lembaga tersebut. Hal ini seiring dengan berbagai sengkarut pelanggaran yang dilakukannya.
Lili diduga mendapatkan akomodasi hotel hingga tiket Moto GP dari salah satu perusahaan BUMN
Tahun 2021 adalah tahun yang sarat sejarah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, mengingat ditahun inilah KPK yang dibentuk sebagai lembaga penegak hukum.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan yaitu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi terhadap tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK maupun kementerian/lembaga.
ICW melaporkan pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar, ke Bareskrim Mabes Polri. Hal ini terkait dengan dugaan pelanggaran hukum Pasal 36 dan 65 UU 30/2002 jo UU 19/2019 tentang KPK.
Pemotongan gaji pokok Lili dianggap tidak berdampak apapun terhadap Lili karena jumlahnya yang lebih kecil dari total 'take home pay' Lili sebagai pimpinan KPK.
Lili mengaku tidak akan melakukan upaya lain untuk membela diri. Lili akan menerima sanksi berat dari Dewas berupa pemotongan gaji 40% selama setahun.
DEWAS KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, berupa pemotongan gaji sebesar 40% selama setahun. Jadi, Lili masih terima Rp87 juta setiap bulan.
Pertama, dugaan menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.
Laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK kini masuk dalam pemeriksaan pendahuluan dan bakal segera ditentukan lanjut ke sidang etik atau tidak.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved