Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
WAKIL Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menjelaskan maksud pernyataannya silahkan lapor bohir masing-masing. Pernyataan itu disampaikan Adies usai pemilihan pengganti Lili Pintauli.
"(Maksudnya lapor bohir masing-masing) pimpinan partainya masing-masing," kata Adies saat dihubungi, hari ini.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu menyampaikan seluruh anggota DPR merupakan petugas partai. Partai harus mengetahui berbagai keputusan yang dibuat DPR.
Baca juga: Anies Mau Nyapres, Gerindra: Apa Ingat Pilkada 2017?
"Kami ini kan perugas partai, bohir kami para ketum partai. Ya hrs lapor ke ketum partai masing-masing lah," ujar dia.
Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon pengganti Lili Pintauli. Ada dua calon yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK, yaitu Johanis Tanak dan I Nyoman Wara.
Hasilnya, Johanis mendapat dukungan 38 suara. Sedangkan I Nyoman Wara hanya mengantongi 14 suara.(OL-4)
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penolakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mau menggugat keabsahan jabatan Komisioner Lembaga Antirasuah jilid VI ke MK
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
. Kasus pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinilai jadi yang paling sulit ditangani Dewas KPK
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.
KPK menyatakan belum mengembalikan barang-barang milik mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto karena masih mempelajarinya.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Keberadaan dua instansi itu diharap bisa memaksimalkan fungsi transparansi, sampai akuntabilitas penyelenggaraan haji di Indonesia.
Permintaan keterangan ditujukan untuk membuat kasus ini semakin terang. KPK tengah berupaya menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved