Sabtu 23 April 2022, 20:35 WIB

Lili Pintauli Dianggap Tidak Layak Lagi Jabat Pimpinan KPK

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Lili Pintauli Dianggap Tidak Layak Lagi Jabat Pimpinan KPK

Antara
Lili Pintauli Siregar

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar tidak pantas lagi menjabat pimpinan lembaga tersebut. Hal ini seiring dengan berbagai sengkarut pelanggaran yang dilakukannya.

"ICW meminta agar saudari LPS (Lili Pintauli Siregar) segera mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Sebab, dirinya sudah tidak pantas lagi menduduki posisi sebagai pimpinan KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, hari ini.

Kurnia juga menyoroti penyetopan pengusutan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar terkait pembohongan publik. Penyetopan itu tercatat dalam surat Dewas KPK Nomor: R-978/PI02.03/03-04/04/2022.

Kabar bohong yang dilaporkan, yakni saat Lili menggelar konferensi pers terkait komunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Saat itu, Lili menegaskan tidak pernah berkomunikasi dengan Syahrial.

Baca juga: Usut Tuntas Mafia Minyak Goreng, Jokowi Dinilai Lindungi Kepentingan Rakyat

Namun, Lili dihukum bersalah melanggar etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena terbukti berkomunikasi dengan Syahrial. Konferensi pers itu dilaporkan dengan tudingan penyampaian kabar bohong ke publik.

"Penting untuk kami tekankan, objek pemeriksaan Dewas berbeda. Sanksi pemotongan gaji saudari LPS berkaitan dengan komunikasinya bersama mantan Wali Kota Tanjungbalai bukan konferensi pers. Lagi-lagi kami melihat Dewas bertindak menjadi benteng pengaman pimpinan KPK," ucap Kurnia.

Teranyar, Lili dilaporkan terkait dugaan pelanggaran etik berupa penerimaan fasilitas nonton MotoGP Mandalika. Dia diduga mendapatkan akomodasi hotel hingga tiket Moto GP dari salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

ICW berharap berharap pengusutan kasus itu sesuai koridor aturan yang berlaku. Dewas harus bersikap tegas.

"Dewas harus objektif, transparan, dan berani untuk menindak serta membersihkan KPK dari orang-orang bermasalah seperti saudari LPS," ucap Kurnia. (OL-4)

Baca Juga

Ist/DPR

DPR: Pemekaran DOB Tiga Provinsi di Papua Didanai APBN

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 30 Juni 2022, 10:43 WIB
Guspardi Gaus menepis kekhawatiran dari pakar otonomi daerah yang menyangsikan pembentukan tiga provinsi baru di Papua bisa menjadi daerah...
MI/ Moh Irfan

Gelar Paripurna, Tidak Ada Agenda Pengesahan Revisi KUHP

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Kamis 30 Juni 2022, 10:31 WIB
Rapat Paripurna DPR kali ini mengambil keputusan pengesahan sejumlah provinsi baru. Namun tidak ada pengesahan...
Antara

DPR: Pemekaran Tiga DOB Papua Didanai APBN

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 30 Juni 2022, 10:10 WIB
DPR dan Pemerintah sepakat menggunakan APBN untuk anggaran di tiga daerah otonom baru di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya