Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Usut Tuntas Mafia Minyak Goreng, Jokowi Dinilai Lindungi Kepentingan Rakyat

Mediaindonesia.com
23/4/2022 20:09
Usut Tuntas Mafia Minyak Goreng, Jokowi Dinilai Lindungi Kepentingan Rakyat
Penyidik Kejagung menggiring para tersangka kasus dugaan pemberian fasilitas ekspor CPO.(Dok Kejagung)

PRESIDEN Joko Widodo terus berkomitmen untuk mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya siapa saja aktor di balik kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di tanah air akhir-akhir ini. Langkah tegas Jokowi tersebut dinilai sebegai bentuk komitmen mengedepankan kepentingan rakyat.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai hal tersebut menunjukkan jika Jokowi dan jajrannya sangat serius dalam mengungkap kasus yang sangat merugikan rakyat ini.

Pangi melihat komitmen Jokowi sedari awal memang mengingkan jika dalang semrawutnya minyak goreng ini harus ditangkap. Alhasil, kurang dari satu bulan mafia minyak goreng berhasil terungkap.

"Ini menunjukkan presiden tidak mau bermain main dengan kesulitan yang dihadapi rakyat," kata Pangi, Sabtu (23/4)

Pangi berharap jika komitmen Presiden Jokowi bisa terus dilanjukan dalam upayanya memberangus para mafia yang menyusahkan rakyat. Dengan langkah tersebut, Pangi optimistis, kelangkaan dan tingginya harga-harga kebutuhan masyarakat bisa terkendali.

"Yang jelas kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan harga tak terkendali berlangsung cukup lama," tegas Pangi.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kejaksaan Agung berhasil mengungkap dalang mafia minyak goreng ini. Dirjen Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana dan tiga pimpinan perusahaan swasta telah dijadikan tersangka.

Terpisah, anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng sehingga hal itu membuktikan negara hadir menjaga kebutuhan rakyat.

"Top markotop, Presiden. Kebijakan ini bukti negara hadir menjaga kebutuhan rakyat, negara hadir mendahulukan kepentingan rakyat, negara hadir melawan kepentingan pengusaha CPO (crude palm oil), dan oligarki sawit yang sedang berburu cuan di saat harga melonjak di pasar global," kata Mufti.

Kebijakan Jokowi, kata Mufti, bisa menegakkan kedaulatan dan kemampuan Indonesia sebagai pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Sekitar 30 persen kebutuhan CPO dunia dipasok dari Tanah Air. (Ant/OL-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Polycarpus
Berita Lainnya