Selasa 31 Agustus 2021, 15:02 WIB

DPR: Lili Lakukan Pelanggaran Serius, Sanksinya yang Tidak Serius

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR: Lili Lakukan Pelanggaran Serius, Sanksinya yang Tidak Serius

Antara
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang dinyatakan melanggar kode etik, namun diberi sanksi ringan

 

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang terbukti telah melanggar kode etik sebagai pimpinan KPK.

Pemotongan gaji pokok Lili dianggap tidak berdampak apapun terhadap Lili karena jumlahnya yang lebih kecil dari total 'take home pay' Lili sebagai pimpinan KPK.

"Sanksi yang dijatuhkan hanya memotong gaji pokok 40 persen. Padahal gaji pokok Komisioner KPK itu tidak seberapa dibanding dengan total tunjangan atau take home pay-nya," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/8).

Padahal menurut Arsul sejumlah pihak telah menyampaikan pandangannya kepada Komisi III bahwa pelanggaran etik yang dilakukan Lili merupakan pelanggaran yang berat. Arsul pun menilai ada kontradiksi antara hukuman yang diberikan Dewas terhadap pelanggaran etik Lili.

Baca juga: Gajinya Dipotong 40%, Lili Masih Terima Rp87 Juta/bulan

"Intinya sejumlah pihak menyampaikan ada kontradiksi antara cara pandang Dewas yang menilai perbuatan Lili tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat," ungkapnya.

Menurut Arsul, sanksi pemotongan gaji untuk pimpinan KPK yang kedapatan melanggar kode etik ialah sanksi yang tidak tepat. Dewas sebetulnya bisa memberikan hukuman yang lebih berat ketimbang hanya pemotongan gaji pimpinan.

"Kategorinya pelanggaran etik serius tetapi sanksi yang dijatuhkannya tidak serius," ujar Arsul.

Padahal, dalam penilaiannya Dewas mengkategorikan bahwa Lili telah melakukan pelanggaran etik berat karena berkomunikasi dengan pihak yang sedang berkasus di KPK. Daripada pemotongan gaji, menurut Arsul Dewas bisa saja memberlakukan pemberhentian atau penonaktifan Lili secara sementara sebagai pimpinan KPK.

"Sanksi yang serius ya harus lebih berat dari itu, termasuk kemungkinan pemberhentian atau penonaktifan sementara dengan tidak mendapatkan hak-hak keuangannya," ujarnya. (OL-4)

Baca Juga

MI/Bayu Anggoro

Selesaikan Polemik Penjabat Kepala Daerah dengan Penguatan Birokrasi Sipil

👤Golda Eksa 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:54 WIB
Mengintegrasikan politik kepemiluan agar dapat segera serentak melaksanakan hajat...
Ilustrasi

Ini Rincian Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:28 WIB
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan sebanyak 82,71 persen atau Rp63,405 Triliun digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor...
.

Ketum Projo Nilai Koalisi Indonesia Bersatu Manuver Cerdas

👤RO/Micom 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:06 WIB
Adanya pembentukan koalisi mencegah benturan akar...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya