Selasa 11 Mei 2021, 22:45 WIB

Plt Jubir KPK: 75 Orang Tidak Nonaktif

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Plt Jubir KPK: 75 Orang Tidak Nonaktif

Dok.MI
Plt Jubir KPK Ali Fikri

 

PELAKSANA Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri angkat bicara terkait polemik SK hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat. KPK menyatakan 75 pegawai itu tidak nonaktif melainkan diminta menyerahkan tugas kepada atasan masing-masing.

"Kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku. Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk," kata Ali Fikri, Selasa (11/5).

Dalam SK tersebut, kata Ali Fikri, 75 yang tak lolos TWK pegawai diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung. Penyerahan tugas itu, imbuhnya, untuk menjamin efektivitas kerja dan menghindari potensi permasalahan hukum terkait penanganan kasus.

Ali Fikri mengatakan keputusan penyerahan tugas itu ditetapkan melalui rapat bersama pimpinan KPK, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural pada 5 Mei lalu. Adapun SK diteken pada 7 Mei.

Baca juga: Pimpinan Mestinya Patuhi Putusan MK soal Alih Status Pegawai KPK

"Penyerahan tugas ini dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan," ujarnya.

Ali Fikri menyatakan KPK masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memutuskan nasib 75 pegawai itu.

"KPK saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan BKN dan Kemenpan-RB terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat)," ucap Ali.

Dalam SK hasil TWK itu terdapat empat poin. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.(OL-4)

Baca Juga

Dok. Puspenkum Kejagung

Ferarri Sitaan Kasus ASABRI Laku Rp6,3 Miliar

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 24 Juni 2021, 19:26 WIB
Mobil yang disita dari tersangka Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat itu laku Rp6,378 miliar. Dalam pelelangan yang dilakukan...
Antara

KPK Eksekusi Mantan Dirut PT DI ke Lapas Sukamiskin

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 24 Juni 2021, 19:01 WIB
Berdasarkan putusan pengadilan, Budi Santoso juga dikenai hukuman uang pengganti senilai Rp2 miliar sesuai jumlah uang yang...
MI/Adam Dwi

Kasus Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Segera Disidang

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 24 Juni 2021, 18:39 WIB
Selain Nurdin, KPK juga telah merampungkan berkas perkara tersangka lainnya, yakni Edy Rahmat. Dengan begitu, keduanya segera...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Diplomasi Jalur Rempah di Kancah Dunia

Perjalanan sejarah Indonesia terasa hambar tanpa aroma rempah. Warisan sosial, ekonomi, serta budaya dan ilmu pengetahuan itu kini dikemas dan disodorkan kepada dunia untuk diabadikan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya