Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Jokowi tak mau mencampuri keinginan putra sulungnya, Gibran, yang ingin maju dalam pilkada.
Setiap narapidana yang sudah menyelesaikan masa hukuman di penjara diasumsikan sudah berubah menjadi orang baik.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan masuk dalam pasal mengenai syarat pencalonan dana Peraturan KPU (PKPU).
Pemerintah mempersilahkan penyelenggara pemilu untuk segera menyesuaikan putusan MK tersebut dalam PKPU tentang Pencalonan terkait penyelenggaraan Pilkada 2020.
"Beberapa poin yang diputuskan MK sudah terakomodir dalam PKPU. Tentu putusan MK semakin memperkuat PKPU pencalonan,"
GIBRAN Rakabuming Raka dijadwalkan mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta ke sekretariat DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) di Semarang
Komisi II DPR mengatakan putusan bersifat final dan harus dihormati. Masyarakat harus mengikuti aturan tersebut meski kontra dengan putusan tersebut.
MK memutus mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lima tahun setelah menjalani pidana pokok.
Jika ingin menciptakan Pilkada yang lebih berintegritas maka bolanya saat ini ada di tangan Presiden dan DPR RI apakah dapat membatasi mantan terpidana korupsi maju Pilkada.
PARTAI NasDem mengutamakan latar belakang untuk pencalonan kepala daerah.
Menko Polhukam Mahfud MD mempersilakan masyarakat untuk menggugat putusan MK yang membolehkan mantan narapidana menjadi calon kepala daerah tanpa jeda waktu.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menilai keputusan KPU tersebut adalah kemunduran.
Keputusan untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi dalam pilkada sepenuhnya harus datang dari komitmen partai dalam upaya pengentasan korupsi.
KPU tetap bisa membuat terobosan menghambat eks koruptor maju pilkada melalui terjemahan persyaratan teknis bagi mantan narapidana.
Argumentasi untuk mengembalikan atau menghilangkan pilkada langsung itu lemah baik menyoal biaya politik tinggi, konflik, maupun polarisasi.
Menurut Hipni, dirinya sangat mengetahui kondisi para petani dan harapan masyarakat di Lampung Selatan.
SEJUMLAH warga yang mengatasnamakan Perkumpulan Masyarakat Kulonprogo Gerbang Bintang Selatan menolak wakil bupati
Pilkada langsung jadi media penjalin kedekatan masyarakat dengan pemimpin
. Mereka yang terbukti cacat moril karena terlibat kejahatan korupsi harus mengubur mimpi menjadi calon pemimpin.
"Kita akan menunggu bagaimana arahan dan keputusan final dari Mendagri dan terutama adalah secara keseluruhan dari Pak Presiden," kata Khofifah
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved