Etika Demokrasi Kendala Gibran dan Bobby

ANAK dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution, menunjukkan keseriusan untuk menjajaki panggung politik praktis. Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta melalui PDIP, Kamis (12/12). Bobby mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Medan melalui Golkar.

"Saya mengembalikan ini, formulir, mengembalikan ke rumah keluarga karena ada keluarga di sini (Golkar)," kata Bobby di DPD Partai Golkar Medan, Kemarin.

Bobby mengaku terpanggil maju dalam kontestasi wali kota untuk memperbaiki Kota Medan ke depan. "Bukan Golkar saja, dari unsur partai, semua masyarakat Medan pun menginginkan perbaikan."

Adapun Gibran resmi mendaf-tarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta via DPD PDIP Jawa Tengah. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, enggan menanggapi pendaftaran itu. Pria yang menjabat Wali Kota Solo itu hanya menegaskan bahwa dirinya sudah selesai menjalankan tugas. "Pokoknya tugas saya sebagai ketua DPC di (proses tahapan) pilkada sudah selesai," ujarnya di Balai Kota Solo, Kamis (12/12).

Presiden Jokowi tak mau mencampuri keinginan putra sulungnya, Gibran, yang ingin maju dalam pilkada. Keputusan mutlak di tangan Gibran. "Kan sudah saya sampaikan bolak-balik bahwa itu sudah menjadi keputusan. Tanyakan langsung ke anaknya," tegas Jokowi.

Jokowi pun membantah langkah putra dan menantunya merupakan upaya membentuk dinasti politik.

"Siapa pun punya hak memilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih, bagaimana? Ini kompetisi, bukan penujukan, beda. Tolong dibedakan," tegasnya.

Analis komunikasi dan marketing politik UGM Yogyakarta, Nyarwi Ahmad, menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemilu ataupun pilkada. Tidak terkecuali anak dan menantu presiden.

"Namun, ada persoalan etik yang terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satunya terkait dengan prinsip kesetaraan," tuturnya.

Pasalnya, kata dia, Gibran dan Bobby memiliki status yang spesial sebagai keluarga presiden. Keduanya otomatis melebihi kandidat lain yang juga berlomba mendapatkan dukungan dari parpol.

"Status yang dimiliki menjadikan keduanya punya privilese yang berbeda ketimbang kandidat lain," ujarnya. (Uta/WJ/P-3)