Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KONFLIK dualisme yang melanda Partai Hanura nampaknya tidak melunturkan optimisme partai tersebut untuk meraup suara di Pilkada 2020 mendatang.
Optimisme tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir, dari kubu Oesman Sapta Odang (OSO).
Menurut Inas, Hanura akan menyiapkan kader di setiap daerah yang berpotensi memiliki potensi besar.
"Kejadian kemarin sama sekali tidak berpengaruh pada Pilkada 2020. Karena Pilkada esok Hanura akan mendorong kader potensial untuk maju di Pilkada," kata Inas saat dihubungi, Minggu (22/12).
Ia menagaskan Hanura telah memiliki prediksi dan memperhitungkan untuk menerjunkan kader terbaiknya untuk daerah yang memiliki potensi besar memenangkan Hanura di Pilkada mendatang.
"Kita sudah menghitung itu bagaimana ada kursi sekitar 20% pendukung kenapa tidak kita tempatkan kader potensial. Daerah mana saja saya tidak hapal karena banyak," jelasnya.
"Tapi kita sudah membagi ada grade A dan B yang sekiranya sangat berpotensi kita tempatkan di grade A," cetusnya.
Sebelumnya, Partai Hanura mengalami legalitas dua kubu antara kubu OSO dan kubu Wiranto yang saling klaim legalitas partai.
Alhasil, Partai tersebut terpecah. Kondisi tersebut bukan pertama kalinya, 2018 partai Hanura juga mengalami dualisme antara OSO dengan Daryatmo yang mengakibatkan Partai tersebut tidak memiliki suara di Senayan. (Iam/OL-09)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta Odang berharap para kepala daerah terpilih bisa memenuhi janji kampanye yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
Partai Hanura mendukung Bakal Calon Gubernur, Pramono Anung dan Bakal Calon Wakil Gubernur, Rano Karno (Bang Doel) untuk maju ke Pilkada 2024.
Melkianus sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari PPP, PBB dan PKN
Partai Hanura resmi mengajukan sengketa pemilu legislatif ke MK
Naiknya suara Perindo menjadi 4,5% mengalahkan PPP yang notabene adalah partai cukup lama dan partai yang bercorak Islam di masa Orde Baru.
Semua kader diminta tidak takut kepada bentuk intimidasi apapun demi memperjuangkan muruah partai dan demokrasi yang bersih dari tangan-tangan kotor yang haus dengan kekuasaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved