Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Aplikasi ini nantinya mempercepat pelayanan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Bawaslu.
Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan aplikasi berbasis digital ini siap digunakan ketika nantinya ada sengketa hasil suara di Pilkada Serentak 2020. Hal ini berkaca pada aturan UU hanya memberikan waktu tiga hari setelah diketahui ada sengketa hasil.
Dengan aplikasi itu, pemohon sengketa yang terhalang oleh jauhnya lokasi dengan Bawaslu setempat, bisa mengajukan permohonan melalui SIPS. Namun, tetap pemohon harus melakukan pendaftaran secara fisik ke kantor Bawaslu setempat setelahnya.
"SIPS ini upaya Bawaslu untuk mendekatkan para pencari keadilan pemilu agar tidak terlalu rumit," kata Abhan di Jakarta, Rabu (18/12).
Baca juga: Penyakit Pilkada Jangan Terulang
Abhan menjelaskan, dengan aplikasi ini, para pencari keadilan pemilu dapat mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan tindak lanjut permohonan. Mulai dari informasi status permohonan, jadwal sidang, hingga putusan.
Ia menambahkan SIPS memungkinkan dilakukannya monitoring secara real time. Pengawasan untuk mengevaluasi proses penyelesaian sengketa yang dilakukan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
"SIPS ini diharapkan dapat mempermudah serta meningkatkan kualitas pelayanan Bawaslu dalam memproses setiap permohonan sengketa," pungkasnya. (OL-2)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved