Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAK pihak menilai majunya anak dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution akan maju pada pilkada di Solo dan Medan sebagai upaya Jokowi melanggengkan politik dinasti. Namun, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Saan Mustopa, mengatakan kemungkinan majunya Gibran dan Bobby di pilkada bukan politik dinasti.
Hal itu karena Gibran dan Bobby akan mengikuti pilkada sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, mereka hanya akan maju sebagai walikota bukan presiden seperti yang dijabat Jokowi.
"Kita itu mengartikan dinasti dalam suatu level yang sama. Kalau kita ingin melanggengkan kekuasaan di level yang sama, misalkan bapaknya bupati, istrinya mencalonkan bupati, atau anaknya mencalonkan bupati, berarti masuk dalam kriteria ingin melanggengkan politik dinasti. Nah ini klo levelnya terlalu tinggi, misal seorang presiden dan putranya maju di walikota, itu gimana disebut sebagai dinasti?" ujar Saan, di gedung DPR, Jakarta, Senin, (16/12).
Ia mengatakan bahwa Jokowi juga tidak langsung membawa anak dan menantunya berpolitik di level tinggi. Namun, memulai dari bawah.
"Di sini dia bergelombang, jadi Pak Jokowi membuka ruang bagi putra-putranya berpolitik dari bawah. Itu karier politik, bukan dinasti politik, itu karier yang dipilih oleh Gibran dan Pak Jokowi memberikan jalan itu. Kecuali kalau Pak Jokowi mencalonkan Bu Iriana, atau Gibran sebagai capres itu melanggengkan," ujar Saan.
Sementara itu, dikatakan Saan, hingga saat ini NasDem belum menentukan sosok yang akan diusung sebagai calon wakilota, baik di Solo atau Medan.
"Kalau NasDem baru sampai tahap proses penjaringan ya. Kami belum pada tahap memutuskan. Kecuali kalau NasDem yang punya di tempat yang pilkada dan NasDem punya incumbent nah bisa putuskan," ujar Saan.(OL-4)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved