Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
DOMINASI petahana di Pilkada 2020 Kota Semarang dipandang cukup kuat, diperkirakan bakal menghadapi kotak kosong karena hingga saat ini belum ada calon lain yang bakal maju melawan calon yang diusung PDIP Hendrar Prihadi.
Dominasi calon petahana ini semakin menguat dilihat dari perolehan kursi di DPRD Kota Semarang pada Pemilu legistatif 2019 lalu, PDIP masih mendominasi dengan 19 kursi, diikuti Partai Gerindra, Demokrat dan PKS masing-masing enam kursi, PKB empat kursi, Golkar tiga kursi dan Partai NasDem, PAN serta PSI masing-masing dua kursi.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso mengakui pada Pilkada 2020 mendatang kekuatan petahana masih cukup tinggi, sehingga belum ada kader partai ini yang akan ikut maju berkompetisi.
''Hasil diskusi temen-temen beberapa nama kader memang berpeluang maju, tetapi tampaknya masih enggan karena petahana cukup kuat,'' katanya.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsurie bahwa petahana Kota Semarang masih cukup kuat dalam pilkada 2020 mendatang, namun tidak baik jika hanya melawan kotak kosong sehingga perlu ada calon dari partai lain atau independen yang maju.
Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto secara terpisah mengatakan, berdasarkan survai internal keperkasaan calon PDIP di Kota Semarang Hendrar Prihadi sulit ditandingi, sehingga sangat dimungkinkan akan melawan kotak kosong pada Pilkada mendatang.
''Bukan sombong atau menakut-nakuti, hasil survai juga hingga kini belum ada lawan yang akan mampu menumbangkan petahana di Kota Semarang ini,'' ujar Bambang.
Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono sebelumnya juga mengungkapkan calon dari petahana masih miliki posisi yang kuat, sehingga parpol lain hanya menunggu apakah ikut mengusung atau mendukung.
Hendrar Prihadi sebagai calon petahana mengatakan, hingga saat ini belum ada persiapan khusus menghadapi Pilkada 2020 mendatang, karena mekanisme dan strategi pemenangan diserahkan sepenuhnya ke partai pengusung dan pendukung terutama PDIP.
''Nanti khan ada lawan, baik mungkin diusung oleh parpol lain atau kotak kosong,'' papar Hendrar Prihadi. (OL-11)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved