Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia menyatakan bahwa tidak ada yang tahu kapan pandemi virus ini akan berakhir, sedang di waktu bersamaan segala agenda nasional harus kembali dilanjutkan.
Pelaksanaan pilkada membutuhkan intervensi pemerintah pusat terkait dengan biaya penyelenggaraan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun mendorong semua pihak mengkaji ulang keputusan itu supaya tidak mengorbankan kesehatan penyelenggara, peserta dan masyarakat.
Menurut LaNyalla, republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas
Pemaksaan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemik covid-19 akan mempertaruhkan partisipasi masyarakat dan mutu demokrasi.
Penambahan anggaran merupakan konsekuensi pilkada di tengah pandemi virus korona.
KPU RI mengajukan usulan tambahan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang direncanakan pada 9 Desember 2020 sebesar Rp535,9 miliar.
Petisi daring ditujukan kepada pemerintah, DPR dan KPU, agar menunda pilkada hingga tahun depan.
Penyelenggara pemilu, ditambah dengan Gugus Tugas Covid-19, ujarnya, siap mendukung pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang rencananya akan digelar di 270 daerah.
Kemendagri mengaku tak tahu menahu soal kebocoran data 2,3 juta penduduk Indonesia
Dukungan masyarakat dari berbagai kelompok mengalir ke sosok Machfud Arifin, calon wali kota Surabaya yang didukung tujuh partai politik itu.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Perppu Nomor 2/2020 untuk menunda Pilkada Serentak di 270 daerah, dari semula pencoblosan pada 23 September menjadi Desember 2020.
Bila kondisi pandemi mereda dan pelaksanaan pilkada tetap pada 9 Desember, diharapkan sebelum Juli tahapan pilkada sudah akan bisa dimulai.
Pasalnya, ada instruksi presiden kepada kepala daerah untuk menerbitkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terkenda dampak Covid-19.
Komisi Pemilihan Umum didorong untuk memberikan kepastian soal penyelenggaraan pilkada di 270 daeah, apakah akan berlangsung pada 9 Desember 2020 atau ditunda lagi.
Bila dipaksakan, maka mutu demokrasi bisa menurun bersamaan dengan kepercayaan terhadap pilkada selain membahayakan kesehatan masyarakat berikut penyelenggara.
Dalam uji publik Peraturan KPU (PKPU) Sabtu (16/5) kemarin, belum ada ketegasan dan kepastian penyelenggaraan Pilkada tersebut.
Untuk itu, Menkes memberi masukan.
Penyelenggara pertimbangkan alternatif waktu agar pilkada tetap digelar tanpa menimbulkan problem baru.
Menurut Ketua KPU Arief Budiman, kalau PSBB masih berlangsung hingga Juni, maka kemungkinan Desember 2020 bakal ditunda.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved