Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat merilis petisi daring yang menolak penyelenggaraan pilkada serentak pada Desember mendatang.
Petisi ditujukan kepada pemerintah, DPR dan KPU, agar menunda pilkada hingga 2021. Mengingat, pandemi covid-19 belum berakhir.
"Kami mengajak Sahabat semua untuk menandatangani petisi yang ditujukan kepada KPU, DPR dan pemerintah agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya," ujar perwakilan masyarakat sipil dari Perludem, Titi Anggraini, dalam keterangan resmi, Senin (25/5).
Baca juga: Presiden Teken Perppu, Pilkada Digelar Desember Tahun Ini
Titi menjelaskan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang terbit pada 4 Mei tidak menyelesaikan masalah penyelenggara pemilu. Perppu yang menunda pilkada hingga Desember dinilai tidak memberi kepastian.
Menurutnya, perppu tidak berangkat dari pemahaman bahwa jika pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada Desember, tahapan pilkada lanjutan harus dimulai sejak awal Juni. Padahal, belum ada kepastian bahwa Juni menjadi akhir pandemi covid-19.
Belum ada prediksi yang bisa diandalkan terkait akhir pandemi di Tanah Air. Kurva penambahan kasus harian covid-19 sampai saat ini masih mengalami peningkatan.
Baca juga: KPU Diminta Petakan Wilayah Terdampak Covid-19 Sebelum Pilkada
"Belum ada tanda-tanda bahwa kita sudah melewati puncak wabah. Apalagi mendekati akhir wabah. Jika mengacu pada tren ini, pandemi masih akan berlangsung di Indonesia setidaknya beberapa bulan ke depan," pungkas Titi.
Akibatnya, tahapan pilkada serentak harus diselenggarakan dengan protokol covid-19. Berikut dengan sejumlah perubahan dalam proses pelaksanaan. Tanpa perubahan, tahapan pilkada jelas akan menciptakan kerumunan. Khususnya pada proses pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan dalam pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi dan penetapan hasil.(OL-11)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved