Selasa 17 Maret 2020, 13:36 WIB

KPU Diminta Petakan Wilayah Terdampak Covid-19 Sebelum Pilkada

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
KPU Diminta Petakan Wilayah Terdampak Covid-19 Sebelum Pilkada

Ilustrasi
Pilkada serentak 2020.

 

WAKIL Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera bergerak memetakan wilayah yang terdakpak Covid-19. Pemetaan harus dilakukan untuk menentukan skema pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"KPU harus segera melakukan pemetaan daerah-daerah penyelenggaraan pilkada dengan menghitung kondisi obyektif daerah yang terkena sebaran virus korona," ujar Arwani, Selasa (17/3).

Baca juga: ASN Kerja dari Rumah hingga Akhir Maret

Arwani mengatakan KPU juga harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai  validitas data dan potensi atas paparan korona. 

"Kami menggarisbawahi pelaksanan pilkada harus tetap menomorsatukan perlindungan terhadap warga negara tanpa terkecuali atas ancaman virus korona," tandasnya.

Arwani menjelaskan, terdapat aturan soal skema pelaksanaan pilkada jika terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan gangguan lainnya. 

Aturannya itu tertuang dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada telah memberi skema dan aturannya.

"Dalam konteks saat ini, persoalan virus korona dapat masuk dalam kategori gangguan lainnya," ujar Arwani.

Ada dua skema yang terdapat dalam UU Pilkada yakni skema pilkada lanjutan dan pilkada susulan. Pasal 120 ayat (1) mengatur mengenai pemilihan lanjutan jika gangguan tersebut mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pilkada tidak dilaksanakan. Pelaksanaan pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti. 

Sedangkan skema lainnya yakni pilkada susulan. Skema ini dipilih jika gangguan tersebut mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan terganggu. Ini diatur di Pasal 121 ayat (1) UU Pilkada. Pelaksanaan pilkada susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan. 

Skema pilkada lanjutan atau susulan dalam Pilgub dapat ditempuh jika 40% jumlah kabupaten/kota atau 50% jumlah pemilih yang terdaftar tidak dapat menggunakan haknya. Penetapan Pilgub lanjutan atau susulan dilakukan oleh menteri atas usul KPU Provinsi.

Begitu juga skema pilkada lanjutan atau susulan untuk pemilihan bupati atau walikota, jika tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah kecamatan atau 50% dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih. Penetapan pemilihan lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU kabupaten dan kota. 

"Keputusan pilkada apakah dilakukan dengan skema lanjutan atau susulan sangat ditentukan kondisi obyektif di lapangan. Dalam hal ini, pemetaan wilayah yang terpapar Corona menjadi relevan," ujar Arwani.

Ditekankan Arwani, pemetaan harus berbasis data yang valid dan dihasilkan dari koordinasi dengan stakeholder lainnya dengan mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat.

(OL-6)

Baca Juga

Antara

Polri Terbitkan Aturan Khusus Soal Hoaks dan Penghinaan Presiden

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 05 April 2020, 20:24 WIB
Ia menyebut pihak kepolisian akan menindak tegas setiap orang yang memanfaatkan pandemi covid-19 untuk menyebarkan berita bohong dan...
DOK DPR RI

Pemerintah Diminta Ciptakan Iklim Kondusif Bagi Peternak Kecil

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 April 2020, 15:50 WIB
Pemerintah juga harus menyiapkan regulasi agar peternak kecil bisa menjadi pamasok daging ayam, telur ke restoran, hotel atau katering...
DOK DPR RI

Pemerintah belum Akomodatif Soal Usul Karantina

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 April 2020, 14:50 WIB
Pemerintah tetap kukuh pada kebijakan social dan physical distancing. Padahal, virus korona terus menelan korban setiap...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya