Jumat 15 Mei 2020, 16:35 WIB

KPU: Pilkada Desember 2020 Bakal Dimundurkan Kembali

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
KPU: Pilkada Desember 2020 Bakal Dimundurkan Kembali

Dok.MI
Ketua KPU Arief Budiman

 

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada Desember 2020 bakal sulit terlaksana apabila disiplin masyarakat dalam melakukan physical distancing sangat rendah. KPU tengah memikirkan alternatif waktu yang agar Pilkada tetap digelar tanpa menimbulkan problem baru di tengah pandemi.

“Perlu kesadaran bersama jika ingin tetap melaksanakan Pilkada tahun ini. Apalagi setelah kita menyaksikan suasana tidak tertib ketika pelaksanaan PSBB,” kata Arief saat diskusi daring bertajuk ‘Membangun Demokrasi di Tengah Pandemi’, Jumat.

Arief menyebutkan, pihaknya tidak berani memastikan Pilkada bisa dilakukan Desember 2020 apabila PSBB masih tetap diberlakukan. Pasalnya KPU harus memulai tahapan Pilkada pada awal Juni 2020 agar pencoblosan dilakukan tepat waktu.

“Agak riskan kalau kita menjalankan sejumlah tahapan di saat PSBB masih berlaku. Kalau PSBB masih berlangsung hingga Juni, maka kemungkinan Desember 2020 bakal ditunda,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Teken Perppu, Pilkada Digelar Desember Tahun Ini

Hal senada dikatakan peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay yang menyebutkan KPU harus berani mengundurkan kembali Pilkada 2020 jika pandemi belum bisa dikendalikan. Potensi berkurangnya kualitas dan membahayakan masyarakat muncul jika pemungutan suara dipaksakan pada Desember 2020. “Itu merupakan tantangan. KPU harus bisa, sejak awal dia sudah melihat ini tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan, maka KPU harus bisa tegas untuk menolaknya," kata Hadar dalam kesempatan berbeda.

KPU, tambah Hadar, harus berani meyakinkan Komisi II DPR dan Kemendagri untuk tidak memaksakan penyelenggaraan Pilkada 2020 pada Desember jika kondisi tidak memungkinkan. KPU harus memberikan pemahaman kepada kedua pihak terkait potensi bahaya penyelenggaraan dipaksakan pada Desember nanti. "Saya berharap pemerintah dan DPR tidak memaksakan," ujar dia.(OL-4)

Baca Juga

MI/setkab.go.id

Laman Daring Sekretariat Kabinet Diretas, DPR Minta BSSN Kerja Lebih Keras

👤Candra Yuri Nuralam, Cahya Mulyana 🕔Senin 02 Agustus 2021, 08:51 WIB
Dia mempertanyakan kinerja BSSN yang seharusnya memastikan situs itu tidak bisa...
MI/Susanto

KPK Ultimatum Orang yang Bantu Harun Masiku ke Luar Negeri

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 02 Agustus 2021, 06:43 WIB
KPK menegaskan sudah sering mempermasalahkan orang yang membantu buronan melarikan...
MI/Susanto

436 Pegawai Positif Covid-19, KPK Harus Putar Otak

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 02 Agustus 2021, 06:37 WIB
Khusus pada 2021, sebanyak 169 pegawai KPK positif covid-19 dan, dari jumlah tersebut, Kedeputian Penindakan berjumlah 41...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pembangunan Berkelanjutan demi Keselamatan Bersama

 Sektor keuangan memiliki peran besar dalam mengarahkan perubahan menuju penerapan green economy

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya