Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
AKHIR dari pandemi Novel Coronadisease virus 2019 (Covid-19) global belum dapat diprediksi. Di satu sisi, Indonesia akan melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020.
Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan pemerintah masih optimistis pilkada dapat diselenggarakan dengan mempertajam protokol kesehatan.
"Prinsipnya Kemenkes siap mendukung sepenuhnya, termasuk mempertajam protokol kesehatan yang akan disiapkan dan bagaimana jajaran kesehatan dan Kemenkes di lapangan lebih kuat mendukungnya. Saya kira kondisi dan syarat itu bisa diatasi," terang Bahtiar melalui siaran pers di Jakarta, pada Jumat (22/5).
Selain pemerintah harus menjamin kedaulatan rakyat, pelaksanaan pilkada, imbuhnya juga perlu memerhatikan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Penyelenggara pemilu, ditambah dengan Gugus Tugas Covid-19, ujarnya, siap mendukung pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang rencananya akan digelar di 270 daerah. Setidaknya penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak atau physical distancing harus diterapkan dalam melaksanakan setiap tahapan.
Baca juga: Pemuda Harus Jadi Motor Perubahan di Tengah Pandemi Covid
Menurut Bahtiar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai waktu yang cukup berkoordinasi dengan Gugus Tugas dalam menyusun protokol kesehatan.
Menurutnya, peserta pikada termasuk masyarakat memiliki peranan penting untuk terlibat dan patuh dalam protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta demokrasi.
Ia mengatakan, wabah Covid-19 yang melanda global memiliki tantangan khusus yang belum pernah dialami penyelenggara pemilihan umum di belahan dunia manapun.
"Memang seluruh dunia itu trial dan error, kita belajar dari yang sukses dan dari yang gagal menghadapi pemilu atau pilkada dalam situasi wabah. Kita harus optimis bahwa kita bisa laksanakan Pilkada ini," pungkasnya. (A-2)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved