Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DIREKTUR Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh memberikan respons atas kebocoran data penduduk dari pusat data Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Enggak (ikut campur)," kata Zudan Arif Fakrulloh, Jumat (22/5).
Menurut dia, Kemendagri memang bertugas menyetorkan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) kepada KPU. Misalnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
DP4 untuk keperluan itu telah diserahkan pada akhir Februari 2020. KPU menggunakan data tersebut untuk menyusun daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020.
Baca juga: Regulasi Penempatan Data Center Cegah Data Bocor di Luar Negeri
Zudan menyebut pihaknya tak tahu menahu soal kebocoran data. Apalagi ada kop surat KPU bertuliskan daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Umum 2014 dalam informasi pribadi yang dibocorkan.
"(Data) sudah kita berikan penuh ke KPU," tegas Zudan.
Sebuah akun Twitter spesialis pengawasan dan perlindungan data mengungkap data 2,3 juta penduduk Indonesia bocor di dunia maya. Akun @underthebreach mengungkap seseorang telah membagikan data mentah berisi nama, alat, NIK, dan nomor KK tersebut di sebuah forum.
"Aktor membocorkan informasi 2,3 juta warga negara Indonesia," tulis akun @underthebreach itu pada Kamis (21/5) malam.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved