Pemaksaan Pilkada saat Covid-19 Akan Turunkan Kualitas Demokrasi

PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah pada 9 Desember akan mempertaruhkan partisipasi masyarakat dan mutu demokrasi. Pasalnya suksesi dalam penentuan pemimpin daerah kala pandemi dapat terhambat oleh ancaman penyebaran virus korona.

"Pandangan saya jelas kualitas pilkada akan menurun dibanding pilkada sebelumnya. Utamanya partisipasi masyarakat yang akan menurun drastis. Masyarakat akan lebih memilih diam di rumah daripada menyalurkan hak suaranya di TPS," kata Anggota Komisi II DPR Syamsul Luthfi saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (28/5).

Menurut dia, pelaksanaan pilkada juga akan berbenturan dengan ketakutan penyelenggara saat harus menggelar pemungutan di rumah sakit infeksi virus korona. Setiap pasien virus korona memiliki hak untuk memilih calon kepala daerahnya namun teknisnya sangat sulit.

"Tentu sangat sulit diatur teknisnya. Kemudian yang sangat tidak fair adalah kepala daerah incumbent bisa memanfaatkan momentum pandemi covid untuk menggaet suara dengan menyalurkan bantuan baik dari APBN maupun APBD," ujarnya.

Baca juga: Dipaksakan saat Covid-19 Bikin Anggaran Pilkada Membengkak

Guna menjaga mutu dan partisipasi pemilih menurut dia, pemerintah, DPR serta penyelenggara pemilu belum kehabisan kesempatan untuk mengkaji ulang kesepakatan pilkada 9 Desember. "Kenapa kita tidak memakai prinsip mundur selangkah untuk maju beberapa langkah sehingga kesannya tidak dipaksakan seperti sekarang ini," katanya.

Ia pun menyangsikan persiapan dan tahapan pilkada yang akan dimulai 15 Juni karena masih berkutat dengan beban teknis dan protokol kesehatan. "Maka estimasi pelaksanaan yang paling moderat adalah penundaan sampai tahun depan. Karena fokus kita saat ini adalah bagaimana menciptakan stabilitas kesehatan dan stabilitas ekonomi," pungkasnya. (OL-4)