Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
LOLOSNYA Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dalam tahap verifikasi administrasi atau vermin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menunjukkan ketidakcermatan kinerja KPU.
Bawaslu memberi kesempatan kepada Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024.
Saat ini, KPU tengah menyusun aturan rinci terkait sosialisasi di luar masa tahapan kampanye. Aturan tersebut ditargetkan selesai akhir Januari 2023.
KPU bersama Bawaslu tengah merumuskan aturan khusus terkait sosialisasi partai politik peserta Pemilu 2024, yang bisa dilakukan sebelum masa kampanye.
DI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dilaporkan sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan KPU RI.
Bawaslu sangat menyayangkan insiden tersebut, karena terjadi di tempat ibadah. Apalagi tempat ibadah, seperti masjid, merupakan milik bersama dan bukan perwakilan partai politik tertentu.
Partai Ummat memastikan tidak keberatan dengan hasil verifikasi perbaikan. Saat ini, KPU tengah membuat berita acara untuk menetapkan Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024.
Saat ini, KPU masih merancang ketentuan khusus untuk menghindari adanya pelanggaran dalam sosialisasi sebelum masa kampanye resmi Pemilu 2024.
Adapun parliamentary threshold merupakan syarat minimal perolehan suara, agar sebuah partai politik bisa diikutkan dalam penentuan kursi di DPR dan DPRD.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melakukan tugasnya dengan transparan, profesional dan bebas dari intervensi siapapun.
Pasalnya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 tengah berjalan dan Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu tidak direvisi.
Jika terdapat laporan, maupun hasil pengawasan yang memenuhi alat bukti, Bawaslu siap menindaklanjuti melalui mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu.
Tepatnya, setelah KPU mengeluarkan berita acara partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024. Enam parpol kemudian akan melakukan langkah hukum terhadap KPU dan Bawaslu.
KPU siap menindak tegas parpol yang gagal melakukan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal. Salah satunya, dengan tidak meloloskan parpol tersebut.
Dalam sidang pemeriksaan yang digelar Bawaslu, Partai Pandai menyatakan bahwa proses pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017.
Adapun dua laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diteruskan Bawaslu, berasal dari Partai Kedaulatan Rakyat dan Partai Bhinneka Indonesia.
KPU perlu memberikan perhatian khusus kepada 9 parpol parlemen yang tahun ini tidak perlu mengikuti proses administrasi faktual
Adapun dua partai politik yang memasukkan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu, yakni Partai Pelita dan Partai Karya Republik.
Partai Berkarya merupakan salah satu dari 16 partai politik yang berkasnya dikembalikan KPU. Sebab, syarat pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 dianggap belum lengkap.
Tahapan pendaftaran peserta Pemilu 2024 juga rawan sengketa oleh partai politik. Jika ada partai politik yang merasa dirugikan, bisa mempersoalkan mekanisme pendaftaran ke Bawaslu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved