Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 sudah diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye.
"Peserta pemilu jenisnya macam-macam, ada perseorangan calon DPD, kemudian ada pasangan calon presiden untuk pemilu nasional. Nanti pilkada ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Lalu, pasangan calon bupati dan walikota, itu peserta pemilu," jelasnya kepad awak media, Rabu (18/1).
Baca juga: Masa Kampanye Pemilu 2024 Dinilai Terlalu Singkat
"Jadi, kalau untuk konteks yang ini, kan peserta pemilu partai politik, sudah bisa sosialisasi, partai politik sebagai peserta pemilu. Tetapi ada ranahnya lagi yang namanya kampanye, kan beda lagi," tambahnya.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa hal yang membedakan soal sosialisasi kegiatan parpol masih akan dirumuskan ulang dengan Bawaslu. "Supaya cara pandangnya sama. Karena regulatornya KPU, nanti kami akan membuat regulasinya," kata Hasyim.
Baca juga: KPU Pastikan Beri Perlakuan Sama pada Parpol Lama-Baru
Pihaknya menegaskan untuk Peraturan KPU (PKPU) terkait sosialisasi sebelum masa kampanye, akan rampung pada akhir Januari 2023. "Nanti ruang geraknya lebih luas, dibandingkan kondisi sekarang. Harapannya, kita punya satu kebijakan yang berlaku setara bagi semua parpol peserta pemilu," tutur Komisioner KPU RI August Mellaz.
Menurut August, saat ini KPU berpegang teguh pada PKPU yang ada. Memang, diakuinya untuk aturan khusus terkait sosialisasi parpol peserta pemilu belum ada. Adapun regulasi yang ada ialah PKPU Nomor 33 Tahun 2018 terkait kampanye.(OL-11)
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan kolaborasi multisektor merupakan fondasi utama bagi penguatan ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Indonesia.
Pemprov DKI disarankan agar menyiapkan alternatif hunian bagi warga yang akan direlokasi, misalnya melalui penyediaan rumah susun (rusun) atau bantuan pembelian lahan baru.
Melalui kegiatan ini KAI mengajak seluruh pengguna kereta api di Sumatera Utara untuk lebih peduli dalam mencegah tindak pelecehan seksual.
Acara yang seharusnya terbuka untuk masyarakat umum justru hanya dihadiri sekitar 100 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Perubahan badan hukum dari perumda ke perseroda untuk perusahaan air minum daerah sudah banyak contohnya, seperti di Bandung, Semarang, dan Depok.
Berdasarkan data BPS 2025, NTB merupakan provinsi dengan proporsi perempuan berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun tertinggi, yaitu sebesar 14,96%.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved