Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan pihaknya memperlakukan partai politik (parpol) baru maupun lama secara setara tanpa adanya perbedaan. Hal itu terkait dengan kebutuhan parpol untuk melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye.
Komisioner KPU RI August Mellaz membeberkan adanya ruang kosong sekitar sembilan bulan sebelum masa kampanye. Guna mengisi waktu tersebut, KPU akan menerapkan kebijakan sosialisasi sebelum kampanye yang nantinya memperlakukan semua partai secara sama.
"Meskipun secara faktual ada beberapa partai yang terlebih dahulu sudah mengikuti pemilu dan ada 4-5 parpol baru yang akan turun di 2024," ungkap August, yang dikutip pada Rabu (18/1).
"Kita beranjak dalam situasi yang saya kira porsinya sama. Ini kan keputusan sudah adil. Saya tidak harus cerita banyak bagaimana proses tahapan pemilu, salah satunya terkait masa kampanye 75 hari mulai dari ke konstituen sampai ke (melalui) medsos," tambahnya.
Baca juga: Soal Dapil, Ramlan Surbakti Nilai Kemandirian KPU Telah Dilanggar
August mengakui pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menggodok proses penyusunan regulasi untuk mengisi jeda waktu antara (waktu tahapan) parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, sampai dengan masuk masa kampanye 75 hari.
"Nah, sebagian proses ini kan kami coba komunikasi ke teman-teman Bawaslu. Beberapa isu strategis sudah kita coba rumuskan, memang sekarang lagi didalami," ungkapnya.
August tak menutup ruang diskusi dengan melibatkan masukan dari pihak luar seperti parpol. Hal itu lantaran peraturan sosialisasi sebelum masa kampanye itu akan berdampak langsung ke parpol.
"Misalnya yang ada sekarang ini masih terbatas pada pasang bendera, kemudian nomor urut. Dan sekarang ada wacana, apakah mungkin visi misi (disampaikan)? Tapi ini kan harus dikaitkan dengan definisi kampanye itu sendiri yang sudah ada dan diatur di dalam UU nomor 7," terangnya.
Secara prinsip, August mengatakan Bawaslu akan mengikuti aturan yang dibuat KPU selaku regulator.
"Percaya, itu satu titik temu yang sudah sangat membantu kita semua, dan saya kira ini nanti akan sesuai harapan kita, (yaitu) semakin kondusif ke depan sesuai kebutuhan-kebutuhan yang dialami kita semua, baik KPU, Bawaslu, dan parpo," tegasnya.
Bahkan, aturan sosialisasi masa sebelum kampanye ini akan dibuat dalam satu Peraturan KPU (PKPU) tersendiri terkait dengan sosialisasi.
"Nanti kita lihat lagi, bagaimana peraturan KPU tentang kampanye yang sebelumnya itu, agar nanti seluruh kegiatan-kegiatan sosialisasi tidak lagi bertabrakan dengan definisi dan segala macam," tukasnya.(OL-5)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved