Senin 16 Januari 2023, 08:57 WIB

Soal Dapil, Ramlan Surbakti Nilai Kemandirian KPU Telah Dilanggar

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Soal Dapil, Ramlan Surbakti Nilai Kemandirian KPU Telah Dilanggar

dok.Ant
Warga melintas di mural tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta.

 

MANTAN Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2004-2007 Ramlan Surbakti menyatakan bahwa KPU RI di bawah pimpinan Hasyim Asy'ari sudah tidak berdiri sendiri atau mandiri.

Ramlan kecewa dengan adanya kesepakatan antara DPR RI dengan KPU bahwa tidak ada perubahan penataan daerah pemilihan (dapil) dalam Pemilu 2024. Keputusan ini diambil dalam rapat bersama Komisi II, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (11/1/2023).

"Poin saya setelah rapat dengar pendapat, kok ini ada kesepakatan Komisi II, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, mengenai akan tetap mempertahankan dapil itu di lampiran. Kok Bawaslu dan DKPP ikut?," papar Ramlan heran, yang dikutip Senin (16/1/2023).

"Kemudian, kok katanya konsultasi, apa konsultasi harus diakhiri dengan kesepakatan, itu saya sudah, wah ini Kemandirian KPU sudah dilanggar," sesalnya.

Menurutnya, KPU seharusnya memiliki kemandirian sebagai lembaga. Ramlan menegaskan seharusnya KPU tidak berada di bawah lembaga apapun.

Yang kedua, dalam situasi apapun, KPU harus tunduk dengan peraturan Perundang-undangan.

Yang menjadi persoalan, kata Ramlan, rencana desain ulang dapil ini sepenuhnya jadi kewenangan KPU. Namun, KPU memilih untuk bersepakat untuk tak mengubah penataan dapil.

Baca Juga: KPU Intervensi KPUD untuk Loloskan Semua Parpol, Kecuali 'U'

"Kalau konsultasi ditutup dengan kesepakatan, sama artinya DPR Komisi II dan Mendagri ikut terlibat dalam pembuatan PKPU. Bahkan Bawaslu dan DKPP juga ikutan," tegasnya.

"Bawaslu dan DKPP harus tahu diri lah, Anda tidak berwenang untuk membuat itu, membuat PKPU dari putusan MK itu. Dan Komisi II-Mendagri bisa memberikan masukan pertanyaan silahkan saja," ungkapnya.

Terpisah, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut DPR tak punya kewenangan memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan desain daerah pemilihan (dapil) lama pada Pemilu 2024. KPU dinilai perlu bekerja mandiri dan independen.

"Pedoman KPU adalah konstitusi dan peraturan perundang-undangan," tegas peneliti Perludem Fadli Ramadhanil kepada Media Indonesia, Kamis, 12 Januari 2023.

Fadli menyebut dengan dibatalkannya lampiran oleh Mahkamah Konstitusi (MK), menyiratkan KPU diperintahkan membuat desain dapil baru. Fadli juga menegaskan menata dapil tidak ada hubungannya dengan anggaran yang harus ditambah. Sebab, menata dapil menggunakan data agrerat kependudukan dan peta Indonesia. (OL-13)

Baca Juga: Soal Dapil, KPU Tak Harus Terikat dengan Keinginan Komisi II

Baca Juga

medcom.id/Fachri Audhia H

Kutip Pesan Eks Jaksa Agung, Bharada E Minta Hakim Tolak Replik JPU

👤Fachri Audhia H 🕔Kamis 02 Februari 2023, 22:50 WIB
Kubu Bharada E meminta majelis hakim untuk mengabulkan pleidoinya. Sebab, replik jaksa dinilai tak didukung argumentasi yuridis yang...
Dok.MI

Poros Koalisi Masih Bisa Berubah

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 02 Februari 2023, 21:50 WIB
Pertemuan Ketum Airlangga dan Ketum Surya Paloh, Dedi melihat dengan pertemuan kedua partai, membuka peluang untuk...
Antara/Asprilla Dwi Adha

Komnas HAM Diminta Lihat Langsung Kondisi Lukas di Tahanan

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Kamis 02 Februari 2023, 21:45 WIB
"Kami sangat kecewa karena Komnas HAM hanya selesai berkoordinasi dengan KPK tanpa melihat langsung kondisi Lukas di Rutan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya