Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui bahwa tidak seluruh partai politik (parpol) yang lolos tahapan pendaftaran Pemilu 2024, melakukan klarifikasi keanggotaan ganda.
Diketahui, pada 4-5 September silam, KPU melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai. “Tidak sepenuhnya parpol dapat menyampaikan surat klarifikasi ataupun menghadirkan anggota yang memiliki keanggotaan ganda parpol,” ungkap Komisioner KPU Idham Holik, Selasa (6/9).
Baca juga: Duet Prabowo-Erick Teratas di Survei LSI
Namun, Idham enggan membeberkan identitas parpol yang memilih untuk tidak mengklarifikasi soal keanggotaan ganda. Pihaknya juga mengklaim bahwa klarifikasi anggota parpol di daerah berjalan lancar, tanpa adanya masalah.
“Alhamdulilah, proses klarifikasi berjalan lancar,” imbuhnya.
KPU siap menindak tegas parpol yang gagal melakukan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal. Salah satu tindakan tegas, yakni tidak akan meloloskan parpol tersebut.
Baca juga: Pergantian Ketum PPP, Jokowi: Urusan Internal Partai
"Apabila parpol tidak melakukan klarifikasi terhadap ganda eksternal, nanti bisa kami TMS-kan (tidak memenuhi syarat), kan datanya ada di dua parpol," jelas Idham.
Lebih lanjut, dia menekankan data keanggotan menjadi syarat penting bagi parpol untuk mengikuti pemilu. "Pada prinsipnya, data keanggotaannya, jadi tidak memenuhi persyaratan," tutupnya.(OL-11)
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved