Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melakukan tugasnya dengan transparan, profesional dan bebas dari intervensi siapapun.
"Saya berharap KPU tetap melakukan tugasnya dengan transparan, profesional dan bebas dari intervensi siapapun untuk kepentingan pemilu yang bersih, jujur dan adil," ujar Fernando dalam keterangan resminya, Selasa (13/12).
Seperti diketahui, KPU sudah melakukan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 dan sesuai tahapan akan diumumkan pada 14 Desember 2022.
Baca juga : KPU DKI Jakarta Umumkan DCS Caleg Pemilu 2024, Masyarakat Bisa Berikan Tanggapan
Ia menambahkan semua pihak patut memberikan apresiasi kepada KPU yang sudah menjalankan seluruh tahapan verifikasi partai politik dengan baik dan transparan.
"Kinerja KPU dalam melakukan verifikasi tentu terukur karena ada undang-undang yang menjadi syarat untuk lolos atau tidaknya partai politik menjadi peserta pemilu 2024," terang Fernando.
Sehingga, lanjut dia, seluruh partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu sudah mengetahui apakah memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.
"Bagi siapapun jangan coba-coba melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilu untuk meloloskan salah satu partai politik ataupun sebaliknya agar salah satu partai politik tidak lolos," lanjut dia.
"Intervensi untuk tidak meloloskan salah satu partai politik tentu sangat mungkin dilakukan karena ada partai yang akan merasa terganggu perolehan suaranya pada pemilu 2024 karena basis dukungan suaranya sama," pungkas dia. (RO/OL-09)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya ongkos politik Pemilu. Ongkos politik tak hanya dari segi penyelenggaraan, tetapi juga peserta Pemilu
Jika ada ketidakjujuran, anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyinggung adanya pidana jika peserta pemilu tak melaporkan dana tersebut dengan transparan.
Polda Sulawesi Tengah, menetapkan seorang oknum kepala desa di Tojo Unauna sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus tindak pidana Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
PDIP masih teratasi (12,89%), diikuti Demokrat (12,04%), Gerindra (10,74%), Golkar (10,19%) dan NasDem (7,86%)
Selain itu, dalam sejumlah kesempatan, Jokowi memberikan sinyal kepada loyalisnya memilih PSI
Di sisi lain, ia mengaku tak mengetahui apakah Jokowi akan mengajukan cuti untuk kampanye
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved