Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Penundaan pemilu selama hanya tiga bulan dianggap menunjukkan pemerintah tidak serius menjamin hak konstitusi masyarakat di tengah pandemi covid-19.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan penerbitan Perppu patut diapresiasi karena memberikan legalitas keberlanjutan pilkada
Perppu tersebut juga mengakomodasi opsi penundaan lagi jika pandemi covid-19 belum mereda.
Perppu dianggap dapat memberikan kepastian hukum terkait waktu penundaan pilkada sebab ada masalah kesehatan masyarakat yang mengancam
Melalui Perppu itu pemerintah memiliki kepastian untuk merespon cepat kondisi pandemi dan dampaknya yang perubahannya juga cepat ke berbagai sektor.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 bukan diperuntukkan membuat pejabat kebal hukum.
Pengisi kekosongan hukum penting untuk memberikan kepastian bagi pesta demokrasi yang sedianya berlangsung pada 23 September 2020.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengetok palu tanda menyetujui Perppu Nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengetok palu tanda menyetujui Perppu Nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, diterbitkannya Perppu 1/2020 bertujuan untuk menjadi bantalan pemerintah dalam mengatasi dan memitigasi dampak pandemi covid-19.
"Tidak keluarnya Perppu di bulan April menunjukkan kehati-hatian Pemerintah. Melakukan kajian mendalam dan matang termasuk soal prediksi pandemi covid-19 berakhir,"
Lama waktu pengesahan Perppu covid-19 menjadi UU amat bergantung pada dinamika pembahasannya di Banggar
"Kami benar-benar ingin menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan keuangan secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab," ujar Sri Mulyani
"Kami benar-benar ingin menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan keuangan secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab," ujar Sri Mulyani
Penggugat perppu korona diminta memperkaya gugatan dengan membandingkan studi kasus di negara lain
Penggungat hanya khawatir terjadi penyelewngan anggaran. Lantaran terdapat pasal yang menyebut pemerintah tidak dapat dikoreksi dalam melakukan kebijakan stimulus ekonomi.
Persidangan bisa disaksikan melalui kanal YouTube resmi Mahkamah Konstitusi RI.
Sidang uji materi Perppu Korona akan dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan proseudur ksehatan penangan pandemi covid-19.
Sidang perdana Perppu Nomor 1 Tahun 2020 akan digelar padabesok Selasa (28/4). Persidangan bisa disaksikan melalui kanal YouTube resmi 'Mahkamah Konstitusi RI'.
MK telah memutuskan untuk menggelar persidangan secara langsung di Ruang Sidang Pleno MK namun tetap memerhatikan penjarakan fisik (physical distancing).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved