Ketua Banggar DPR: Kami Dukung Penuh Perppu Covid-19

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyatakan sepakat dan mendukung langkah pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) pada 31 Maret 2020

"Kami sepakat dan mendukung sepenuhnya, jika setiap kebijakan harus dilakukan dengan prudent, terukur dan dilakukan secermat mungkin, agar tidak menimbulkan dampak ekonomi dan hukum di kemudian hari. Kami akan terus mengawal proses pengelolaan keuangan negara dalam penanganan covid-19, tentunya dengan instrumen yang kami miliki. Sehingga, kita bisa bekerja sesuai dengan rel yang sudah ditentukan oleh konstitusi negara," tutur Said saat membuka Rapat Kerja dengan perwakilan pemerintah, Senin (4/5).

Baca juga: Tak Serahkan Realokasi Dana Covid-19, 20 Pemda Kena Sanksi

Banggar, sebut dia menyadari dibutuhkan hal yang tidak biasa dalam menghadapi pandemi covid-19 dan dampak mengularnya pada perekonomian nasional. Prioritas pemerintah setidaknya perlu mengerucut pada tiga hal, yakni bidang kesehatan, bantuan sosial dan mencegah terjadinya krisis keuangan.

"Dari awal, kami sudah menyatakan bahwa Badan Anggaran DPR RI, akan terus memberikan dukungan penuh, agar pemerintah melakukan tiga intervensi secara serentak, pertama mengatasi gangguan kesehatan bagi masyarakat, kedua, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan ketiga, pencegahan serta penanganan krisis sistem keuangan yang mungkin terjadi. Ketiga kebijakan tersebut, telah tercermin dalam Perpu Nomor 1/2020," jelas Said.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, diterbitkannya Perppu 1/2020 bertujuan untuk menjadi bantalan pemerintah dalam mengatasi dan memitigasi dampak pandemi covid-19.

"Presiden tetapkan Perppu sebagai bentuk dari adanya kegentingan memaksa agar langkah pencegahan di kesehatan tak terhalang keraguan menangani sosial dan ekonomi," tutur perempuan yang karib disapa Ani itu.

"Perppu dikeluarkan dalam rangka menciptakan bantalan agar ancanan tidak naturiliased, jadi bisa dimitigasi dampaknya. Mungkin tidak 100% tapi jangan sampai seluruh negara porak proanda karena pandemi ini," pungkasnya. (OL-4)