Perppu Korona tidak Atur Kekebalan Hukum

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 bukan diperuntukkan membuat pejabat kebal hukum. Beleid yang kerap disebut sebagai perppu korona dan mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan itu, kata Sri, hanya memberi perlindungan hukum bagi pejabat pengambil keputusan.

“Ada beberapa yang sekarang mengajukan judicial review mengenai perlindungan hukum yang diatur Pasal 27,” katanya dalam rapat virtual dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, kemarin.

Dalam ayat 2 Pasal 27 perppu tersebut, anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota Sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, serta LPS, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perppu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, ayat 3 Pasal 27 menyebutkan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan perppu itu bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Menurut Sri, aturan tersebut memberikan perlindungan hukum agar para pengambil keputusan memperoleh kepercayaan diri dan kepercayaan terhadap hukum dan sistem hukum. Pasalnya, bisa saja biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan covid-19 tidak kembali sepenuhnya, tetapi memberi manfaat untuk pemulihan ekonomi Indonesia.

Peneliti Kode Inisiatif, Violla Reininda, mengatakan pemerintah melalui perppu itu seolah enggan untuk diawasi lembaga negara lainnya. “Perppu ini seperti pemerintah enggan diawasi baik oleh DPR, kuasa kehakiman, maupun publik,” ungkapnya dalam diskusi virtual, kemarin.

Menurutnya, dalam situasi darurat saat ini memang penting untuk mengambil kebijakan secara cepat. Namun, hal itu bukan berarti menghindari atau meniadakan keterlibatan lembaga negara lainnya. Apalagi, itu menyangkut anggaran negara yang merupakan unsur vital dalam penyelenggaraan negara. (Ind/Van/P-3)