Perppu Pilkada Terbit, Perludem: Masih Diselimuti Ketidakpastian

PRESIDEN Joko Widodo akhirnya meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini. Pemungutan suara yang sedianya dijadwalkan September resmi ditunda hingga Desember 2020.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan penerbitan Perppu patut diapresiasi karena memberikan legalitas keberlanjutan pilkada pascapenundaan yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Perppu Nomor 2/2020 ini sekaligus memberi legalitas atas penundaan pilkada serentak secara nasional yang telah dilakukan KPU pada 21 Maret 2020 lalu. Penundaan empat aktivitas tahapan yang dilakukan KPU menjadi absah melalui keberadaan perubahan Pasal 120 ayat (1) dalam Perppu No 2/2020 tersebut," ucap Titi melalui keterangan pers di Jakarta, Selasa (5/5).

Namun di saat yang sama, imbuh Titi, Perppu yang baru diteken Presiden itu juga masih menyimpan situasi ketidakpastian dengan adanya pengaturan penundaan lagi jika pandemi covid-19 belum mereda.

Pada Pasal 201A menyebut dalam hal pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada Desember 2020, maka pemungutan suara serentak bisa ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam berakhir. Penunddan kembali itu melalui mekanisme persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.

Baca juga : Presiden Teken Perppu, Pilkada Digelar Desember Tahun Ini

"Terlihat bahwa pemerintah melalui Perppu ini meski menetapkan pemungutan suara pilkada serentak 2020 pada Desember, tapi masih menyimpan ketidakyakinan tersendiri terkait dengan situasi pandemi yang dihadapi. Alih-alih memilih waktu yang lebih memadai, misalnya menunda ke 2021, pemerintah malah menyerahkan skemanya pada kesepakatan tripartit," ucap Titi.

Menurut Titi, pemilihan waktu pemungutan pada Desember mendatang juga menyimpan risiko lantaran KPU sudah harus menyiapkan tahapan pilkada mulai Juni. Sementara itu, pada Juni masih beririsan dengan fase penanganan pandemi.

"Artinya akan ada irisan dengan fase penanganan pandemi dan juga dengan situasi PSBB yang belum jelas kapan akan berakhirnya," tukasnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mempertimbangkan tiga opsi penundaan pilkada yakni pada Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021. Namun, opsi yang diprioritaskan ialah skenario optimistis yakni pemungutan suara pada Desember mendatang.

Adapun masa tanggap darurat yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait wabah korona yakni sampai 29 Mei 2020. Setelah masa tanggap darurat berakhir, akan ada evaluasi bersama yang melibatkan penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR pada Juni mendatang.

Jika pandemi covid-19 belum mereda dan tanggap darurat diperpanjang, maka kemungkinan pilkada dengan opsi optimistis akan ditunda kembali melalui persetujuan KPU, DPR, dan pemerintah. (OL-7)