Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Operator akan melakukan pengoperasian bus listrik dengan skema kemitraan
Pemindahan Ibu Kota tidak akan banyak menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta seperti banjir, macet, dan kekumuhan.
Dukuh Atas merupakan kawasan integrasi pertama yang diresmikan Anies. Kawasan itu diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk berpindah moda angkutan massal.
Pemprov DKI lebih mengandalkan program penanganan banjir dengan membuat waduk retensi di daerah hulu.
Dari data yang dirinya terima menunjukkan jumlah penduduk di Pulau Jawa sudah mencapai 57% dari total penduduk Indonesia.
Sikap kepengurusan sepihak disebut-sebut terkait dana hibah yang mencapai Rp18 miliar setiap tahunnya.
Secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia, di tengah. Ini memperhitungkan barat ke timur maupun utara ke selatan.
Sejumlah negara, menurut Jokowi, telah sukses memindahkan pusat pemerintahannya untuk visi yang lebih besar.
Tahun ini FSTJ kembali mengajukan impor untuk 20 ribu ton bawang putih.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan memperingatkan warga Jakarta untuk tidak memberikan data palsu
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini lantas membanggakan proyek Citarum Harum. Ia mengklaim volume sampah di Sungai Citarum kini sudah berkurang.
Dalam kesempatan ini, Anies juga meresmikan Taman O yang dihadiri ratusan warga.
Banjir melanda sedikitnya 32 titik di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dan menyebabkan 2 orang meninggal serta 2.258 warga mengungsi.
Persoalan banjir di jakarta, solusinya bukan hanya membereskan di sisi jakarta saja.
Anies juga mengatakan ia bersyukur bahwa banjir kali ini tidak di barengi oleh naiknya permukaan air laut.
Anies berniat melakukan fiscal cadaster untuk mendata ulang objek-objek pajak di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk membatalkan Peraturan Gubernur No 41/2019 yang mengatur perluasan pembebasan PBB-P2.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Atikah Nur Rahmania mengaku telah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Penilaian itu diberikan berdasarkan pada tiga penilaian yang dilakukan, yakni 'proactive disclosure', 'institutional measures', dan 'processing request'.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai harus membatalkan Peraturan Gubernur No 41/2019 yang mengatur perluasan pembebasan PBB-P2.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved