Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PEMBANDINGAN banjir Jakarta yang terjadi tahun ini dengan 2015 saat Jakarta masih dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap tidak nyambung atau tidak sesuai.
Hal ini dikemukakan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Ia menyebut apa yang dilakukan oleh Anies itu tidak tepat karena faktor penyebab banjir serta upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI pada kedua masa itu berbeda.
"Membandingkan parahnya banjir Jakarta tahun 2015 dengan saat ini tentunya tidak 'apple to apple' lah. Penyebabnya saja berbeda," ujar Gembong saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (2/5).
Menurut Gembong banjir di Jakarta memiliki beberapa tipe yakni banjir karena disebabkan oleh kiriman air dari hulu semata. Kedua banjir yang disebabkan oleh kiriman air dari hulu dan hujan lokal. Ketiga ialah banjir yang disebabkan hujan lokal dan pasang air laut serta keempat ialah kombinasi dari hujan lokal, kiriman air, serta pasang air laut dan tipe ini merupakan tipe yang paling parah serta terjadi pada 2015 silam.
Banjir tahun 2015 ini juga parah karena disebabkan belum berjalannya program normalisasi Kali Ciliwung. Akibatnya, banjir melanda hampir sebagian besar wilayah Ibu Kota hingga menyebabkan 200 ribu warga mengungsi.
Baca juga: Program Penanganan Banjir Anies Dinilai tidak Jelas
Sementara, banjir yang dialami pada masa pemerintahan Anies pekan lalu ialah banjir yang hanya disebabkan oleh air kiriman. Sehingga warga yang terdampak hanya 2500 jiwa.
Gembong pun menyayangkan sikap Anies yang arogan hingga justru membandingkan kondisi banjir. Seharusnya Anies berlapang dada dan menerima saran saat terjadi bencana agar menjadi intropeksi program Pemprov ke depan.
"Kalau model banding-bandingkan nanti beliau tersinggung juga kan gitu. Gak perlu lah. Saya pikir kita harus arif ketika ada orang yang memberi masukan ya terima kasih saja. Apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan itu, kan gitu. Saya kira akan jauh lebih baik daripada saling menuding kesalahan orang," tegasnya.
Ia pun menyarankan agar Anies kembali melanjutkan program normalisasi sungai serta waduk dengan pola membebaskan lahan. Program itu terbukti dapat mengurangi banjir. Ia pun tidak keberatan meski nanti dikombinasikan dengan konsep naturalisasi yang mengembalikan ekosistem sungai.
"Normalisasi harus dilanjutkan," tandasnya. (OL-1)
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved