Anies Tunda PBB Gratis untuk Rumah dengan Drainase Vertikal

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menunda kebijakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) gratis sebagai insentif bagi pemilik tempat tinggal yang membangun drainase vertikal atau sumur resapan. Hal itu disebabkan data mengenai perubahan wilayah untuk menjadi dasar pengubahan tarif PBB belum selesai disusun.

"Belum dirumuskan secara detail karena tidak tahun ini. Karena, data pajak kita itu belum rapih sesudah fiscal cadaster baru kita buatkan yang rapi. Agar nanti ketika kita membuat aturan di lapangan tidak muncul selisih-selisih antara aturan dan pelaksanaannya," ujar Anies di Jakarta, Selasa (7/5).

Baca juga: Tarif Ojek Daring Naik, Operator Perlu Tingkatkan Keamanan

Di sisi lain, Anies memang ingin mendorong agar semakin banyak sumur resapan dibangun di kawasan tempat tinggal warga untuk mengurangi genangan ketika terjadi hujan serta menjaga pasokan air di dalam tanah.

Menurutnya, ada tiga program sumur resapan yang saat ini sedang didorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni sumur resapan yang bisa dibangun oleh individu, komunitas, serta pemerintah.

"Jika dia punya rumah atau tanah cukup luas, 1.500 meter persegi misalnya, dia harus bangun sendiri. Tapi kalau warga dengan dominasi luas tanah 50 meter persegi, 60 meter persegi, itu sumur resapannya dilakukan secara komunitas," terangnya.

Pemprov DKI Jakarta pun tengah mengejar pembuatan sumur resapan di lahan-lahan pemerintah serta di lahan-lahan yang lebih luas. Saat ini, total sejak Januari lalu hingga Maret telah dibangun 3.770 sumur resapan di seluruh wilayah Jakarta.

"Kemudian kalau di lapangan yang besar itu oleh negara jadi tiga komponen oleh pemerintah komunitas dan oleh rumah tangga," ujarnya. (OL-6)