Presiden Jokowi Pilih Ibu Kota Negara di Luar Jawa

PRESIDEN Joko Widodo lebih memilih untuk memindahkan pusat pemerintahan atau ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Salah satu pertimbangannya adalah karena terlalu padatnya pulau Jawa dan agar ada pemerataan pembangunan.

"Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya alternatif satu (tetap di Jakarta) dan dua (di wilayah Jawa) sudah tidak," tutur Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (29/4).

Ia menjelaskan, dalam melihat persoalan ini tidak bisa hanya memandang Jakarta tetapi harus lebih kepada Pulau Jawa secara keseluruhan. Dari data yang dirinya terima menunjukkan jumlah penduduk di Pulau Jawa sudah mencapai 57% dari total penduduk Indonesia.

Baca juga: Bappenas Usul Daerah di Tengah Indonesia Jadi Ibu Kota Baru RI

Sedangkan penduduk wilayah lainnya maasih belum begitu padat seperti di Sumatra 21%, Kalimantan 6%, Sulawesi 7% dan Papua dan Maluku 3%.

Ia enggan menambah jumlah penduduk di Jawa yang sudah padat sedangkan ada wilayah lainnya yang penduduknya masih 6%.

Terlebih, menurut Jokowi, pulau Jawa juga memiliki kemacetan yang cukup kronis bukan hanya di Jakarta. Misalnya saja di jalur pantai utara (pantura) Jawa. Selain itu juga terdapat segregasi sosial pengelompokan sosial yang semakin kesini semakin tajam.

Dari sisi tingkat kerawanan bencana setiap musim hujan ekstrim banjir selalu menjadi ancaman Jakarta. Sedangkan saat musim kemarau cadangan air bersih tersedia hanya 20% dari kebutuhan yang ada.

"Dari informasi yang saya terima sebanyak 40 ribu hektare lahan yang sangat produktif beralih fungsi di Jawa setiap tahunnya dari sawah ke properti," keluh Jokowi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan pertimbangan rasional terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta adalah untuk mengurangi beban Jakarta, Jabodetabek dan Pulau Jawa yang saat ini menanggung hampir 50% ekonomi Indonesia.

"Selain itu juga mendorong pemerataan ekonomi ke Indonesia bagian timur, mengubah mindset, supaya lebih Indonesiasentris, karena bagaimanapun Jawa ini terlalu dominan untuk perekonomian Indonesia," tutur Bambang.

Dengan memindahkan ibu kota negara diharapkan akan meningkatkan pengelolaan pemerintah pusat yang efektif dan efisien dan menerapkan ibu kota sesuai dengan konsep visoner yang smart, green dan indah. Oleh sebab itu pemindahan ibu kota harus merupakan visi pembangunan jangka panjang.

"Diperlukan good government dan strong commitment, terutama untuk keputusan pemindahan ini karena membutuhkan pertimbangan strategic politic, serta perlunya partisipasi stakeholders dalam pengambilan keputusan," tutur Bambang.

Seusai rapat Bambang menjelaskan bahwa dari rapat terbatas tersebut memang belum ada keputusan yang diambil. Namun dirinya memastikan prosesnya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat karena masih dalam pembahasan.

Bambang pun menjelaskan jika memang nantinya diambil keputusan untuk pemindahan ibu kota, Bappenas menawarkan opsi jangka wktu 5 tahun dan 10 tahun.

Badan Otorita
Dalam rangka mempermudah merealisasikan pemindahan ibu kota negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan dibentuknya badan otorita yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan tersebut akan mengelola dana investasi pembangunan kota baru dan melakukan kerja sama dengan BUMN dan swasta

Badan tersebut juga akan mengelola aset investasi dan menyalurkan aset kepada pemerintah ke pihak ketiga maupun mengurus proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pemindahan kota baru.

Badan otorita ini juga harus melakukan persiapan dan pembangunan dari menyusun struktur, pola tata ruang, membangun infrastrukturnya dan membangun fasilitas pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana gedung dan fasilitas lainnya dan tentunya badan otorita ini perlu ada dewan pengawasnya," jelas Bambang. (X-15)