Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
Peraturan kewajiban kepemilikan drainase vertikal sudah diterapkan sebelum Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI. Bagi yang tidak mematuhi maka tidak diberikan izin usaha
Minimnya warga yang menghuni unit rumah DP Rp0 adalah karena banyak pemohon gagal memenuhi persyaratan.
Meski dipangkas, DKI yakin pembangunan unit rumah DP Rp0 bisa lebih banyak dibandingkan tahun ini
Menurut Idris alasan anggaran program unggulan Anies itu bisa dipangkas lagi karena tak tepat sasara karena tidak dinikmati untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ia pun menyebut sebaiknya tidak terlalu memfokuskan mata pada kegiatan-kegiatan fisik. Sebab, Menurutnya ada pembangunan manusia yang juga harus diperhatikan.
"Belum kena sanksi, makanya ketika ditanya sudah lampu merah? Ya memang. Karena aturannya 30 november harusnya selesai."
Rencana Pendapatan Daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Diserahkannya pembangunan pada BUMD ini membuat tarif PDTU meningkat lebih dari 16%.
Mawardi menampik apabila penambahan jumlah yang ikut dinas bisa membebankan anggaran DKI.
Sudah sepekan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Jalur Sepeda.
Anies mengatakan Monas bisa dipakai untuk berbagai kegiatan apapun sesuai ketentuan bukan hanya reuni 212
Yayat menilai rute Kelapa Gading dengan Rawamangun tidak cukup kuat bila dibandingkan dengan Blok M dengan Kota.
Selain menggunakan tiket single dan multitrip, penumpang LRT juga bisa menggunakan kartu uang elektronik dari BCA, Mandiri, BRI, DKI dan BNI
"Soal pembangunan TIM ini kalau imajinasinya berbeda repot. Orang-orang membuat imajinasi, lalu kami yang disalahkan."
"Tidak ada pemangkasan anggaran, tapi penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah," kata Syaefuloh saat dihubungi, Jumat (29/11)
Sanksi teguran berkenaan dengan sikap William yang beberapa bulan lalu mengunggah anggaran-anggaran tidak wajar dari dokumen KUAPPAS 2020
Seluruh anggota DPRD DKI sepakat tidak ada pembangunan hotel di kawasan budaya itu.
Hal itu karena ASN wajib menjaga netralitas.
Pada praktiknya, proses pemberian modal usaha dari Bank DKI tidak melulu mulus. Musababnya, peminjaman ke bank membutuhkan proses administrasi yang tidak sebentar.
Jakpro mengajukan PMD Rp5,2 triliun, namun hanya disetujui Rp2,7 triliun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved