Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
kOMISARIS Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) akan memfasilitasi pertemuan antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dengan Pertamina.
Hal itu terkait dengan keinginan BPRD DKI untuk meneliti angka Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang disetorkan dari perusahaan distribusi BBM terutama Pertamina.
Kesediaan BTP untuk memfasilitasi BPRD DKI dengan Pertamina ini diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C Cinta Mega.
"Barusan saya menghubungi Pak BTP. Beliau bersedia memfasilitasi pertemuan BPRD DKI dengan Pertamina. Tinggal BPRD maunya kapan," ungkap Cinta dalam rapat pembahasan RAPBD DKI Jakarta dengan BPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12).
Cinta yang juga politikus PDI Perjuangan itu sebelumnya menyoroti pendapatan dari sektor PBBKB yang ditargetkan tahun ini sebesar Rp1,2 triliun dan baru terealisasi Rp1 trilliun. Sebab, nilai itu disebutnya kecil jika dibandingkan dengan Jawa Timur yang memproyeksikan PBBKB sebesar Rp2 triliun.
Ia pun meminta kepada BPRD DKI untuk meneliti data riil penjualan BBM di seluruh Jakarta untuk mendapat angka sebenarnya PBBKB yang bisa diperoleh.
Sementara itu, Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan akan berkoordinasi dengan Pertamina dan menggaet Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meneliti kebenaran data PBBKB yang disetorkan.
Selain itu, untuk mendapatkan data riil penjualan BBM, BPRD DKI akan memasang RFID di seluruh SPBU yang ada di Jakarta.
"Nah, mudah-mudahan dengan pemasangan ini pajak kendaraan bermotor yang dipungut itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan," PUNGKASNYA. (OL-8)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut kegiatan bermain golf yang dilakukannya saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sebagai hal yang lumrah.
Ahok mengatakan selama ia menjabat tak ada laporan temuan dari BPK soal sewa kapal dalam sidang anak Riza Chalid Kerry Adrianto di sidang perkara korupsi tata kelola minyak mentah
Ahok membantah adanya laporan intervensi Riza Chalid terkait sewa Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) selama dirinya menjabat. Itu disampaikan dalam sidang korupsi tata kelola minyak mentah
Ahok menyatakan tidak pernah mendapat laporan mengenai hal tersebut. Ahok mengaku tidak mengenal Riza Chalid.
Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved