Telah Sahkan APBD, Anies dan DPRD DKI Tidak Kena Sanksi

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan dan DPRD DKI tidak dikenakan sanksi berupa tidak digaji selama enam bulan, meski telat menyelesaikan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2020. Seharusnya tenggat penyelesaian RAPBD adalah 30 November 2019.

"Belum kena sanksi, makanya ketika ditanya sudah lampu merah? Ya memang. Karena aturannya 30 november harusnya selesai. Jadi bicara ketepatan waktu artinya sudah tidak tepat, tapi belum kena sanksi," jelas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin saat dihubungi, Jakarta, Selasa (3/12).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 pada 11 Desember. Syarifuddin mengatakan apabila diselesaikan pada 11 Desember hal itu masih diperbolehkan.

"Kecuali sampai 1 Januari (2020) belum disetujui bersama itu bisa kena sanksi administrasi. Makanya, sekarang kami tinggal tunggu. Saya sih masih optimis hari ini baru 3 Desember, maka sampai 31 Desember (bisa selesai) bagi yang daerahnya belum sampai ini.

"Kami pasti akan turun tangan juga memfasilitasi kalau memang katakanlah ada hal-hal yang kemudian sampai alot pembahasannya, biasanya kami turun," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengirimkan surat peringatan kepada Pemprov DKI karena telat menyelesaikan pembahasan RAPBD DKI 2020. Surat peringatan itu akan dikirimkan pada Senin (9/12).

"Minggu depan kami sudah harus menyurat, mengingatkan yang belum. Kami sudah tahu betul yang akan terlambat. Sudah disiapkan surat-suratnya. Kami pastikan yang kami tegur itu betul-betul sudah terlambat menyetujui 30 november walaupun belum kena sanksi tadi," pungkasnya. (OL-8)