FRAKSI Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta tidak efektif. Fraksi Golkar juga menilai kehadiran TGUPP cuma membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta.
Anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12).
"Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," ujar Judistira membacakan pandangan fraksinya terhadap rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020 dalam rapat paripurna.
Selain Golkar, Fraksi PDI-P DPRD DKI juga menyoroti TGUPP Anies. Anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak mengatakan, kehadiran TGUPP memengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.
Namun karena dianggap tidak berpengaruh terhadap kinerja Gubernur Anies, maka Komisi A DPRD DKI Jakarta merekomendasikan anggaran TGUPP diciret. Tapi tetap dialokasikan masuk dalam Rancangan APBD DKI tahun 2020.
"Kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan dari APBD dan anggarannya dialihkan memakai dana operasional gubernur," kata Jhonny dalam rapat yang sama.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI juga meminta hal yang sama dengan Fraksi PDI-P. Fraksi PSI menilai anggaran TGUPP harus dihapus dari APBD.
"Terkait TGUPP, belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari kegiatan ini. Sebab itu, Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," ungkap Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza Probowo, menyampaikan, pandangan fraksinya dalam rapat tersebut.
Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp19,8 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta tahun 2020.
Anggaran tersebut berada pada pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta yang merupakan mitra kerja Komisi A DPRD DKI. (OL-8)
