Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
FRAKSI Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta tidak efektif. Fraksi Golkar juga menilai kehadiran TGUPP cuma membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta.
Anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12).
"Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," ujar Judistira membacakan pandangan fraksinya terhadap rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020 dalam rapat paripurna.
Selain Golkar, Fraksi PDI-P DPRD DKI juga menyoroti TGUPP Anies. Anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak mengatakan, kehadiran TGUPP memengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.
Namun karena dianggap tidak berpengaruh terhadap kinerja Gubernur Anies, maka Komisi A DPRD DKI Jakarta merekomendasikan anggaran TGUPP diciret. Tapi tetap dialokasikan masuk dalam Rancangan APBD DKI tahun 2020.
"Kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan dari APBD dan anggarannya dialihkan memakai dana operasional gubernur," kata Jhonny dalam rapat yang sama.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI juga meminta hal yang sama dengan Fraksi PDI-P. Fraksi PSI menilai anggaran TGUPP harus dihapus dari APBD.
"Terkait TGUPP, belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari kegiatan ini. Sebab itu, Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," ungkap Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza Probowo, menyampaikan, pandangan fraksinya dalam rapat tersebut.
Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp19,8 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta tahun 2020.
Anggaran tersebut berada pada pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta yang merupakan mitra kerja Komisi A DPRD DKI. (OL-8)
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Adapun TGUPP pernah ada di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maupun Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI.
Pramono bisa memaksimalkan tugas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjalankan program kerjanya ke depan tanpa TGUPP.
CALON Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tim transisi yang akan dibentuk tidak sama dengan TGUPP era Anies Baswedan
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved