Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI harus dihilangkan. Sebab, tim Gubernur Anies Baswedan itu membuat kacau pembangunan di Ibu Kota.
"Dengan ide-ide dia (TGUPP), banyak yang merugikan. Salah satu contoh, jalan di Jakarta ini pendek, saya menemukan di Kemang ada tali air di trotoar, dilebarkan, ternyata tali air tidak nyambung ke trotoarnya, jadi buntu tengah-tengah," ujar Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, hari ini.
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Baca juga: Anies Tetap Bisa Tentukan Kebijakan Sampai Akhir Masa Jabatan
"Jangan cuman tengah kota (yang dibangun), casing aja bagus. Itu ide-ide TGUPP tuh. segitu banyak," bebernya.
Ia memastikan tidak akan menyetujui anggaran TGUPP. Tim tersebut juga akan berakhir bersama dengan lengsernya jabatan Anies Baswedan.
"Selesai tanggal 16 Oktober nanti," terangnya.(Ant/OL-4)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mendedikasikan Hari Kartini untuk kaum perempuan, khususnya tenaga kesehatan. Diketahui, sudah dua bulan mereka merawat pasien covid-19
Sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 bakal digelar.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) yang bermasalah.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan untuk terbuka menerima aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengalihkan sejumlah anggaran kegiatan di tahun ini sebagai bentuk kepedulian pada penanganan covid-19.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mendukung kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan tatanan baru atau new normal dalam menghadapi penyebaran covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved