Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI harus dihilangkan. Sebab, tim Gubernur Anies Baswedan itu membuat kacau pembangunan di Ibu Kota.
"Dengan ide-ide dia (TGUPP), banyak yang merugikan. Salah satu contoh, jalan di Jakarta ini pendek, saya menemukan di Kemang ada tali air di trotoar, dilebarkan, ternyata tali air tidak nyambung ke trotoarnya, jadi buntu tengah-tengah," ujar Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, hari ini.
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Baca juga: Anies Tetap Bisa Tentukan Kebijakan Sampai Akhir Masa Jabatan
"Jangan cuman tengah kota (yang dibangun), casing aja bagus. Itu ide-ide TGUPP tuh. segitu banyak," bebernya.
Ia memastikan tidak akan menyetujui anggaran TGUPP. Tim tersebut juga akan berakhir bersama dengan lengsernya jabatan Anies Baswedan.
"Selesai tanggal 16 Oktober nanti," terangnya.(Ant/OL-4)
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
Menurutnya, saling bantu antara daerah ini perlu dilakukan guna memudahkan menyelesaikan sebuah permasalahan.
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin, mengajak seluruh masyarakat menjaga kedamaian ibu kota di tengah dinamika sosial politik yang terus bergera
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved