Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
TIM Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berjumlah 70 orang profesional di luar ASN DKI telah dibubarkan. Pemprov DKI pun hemat hingga Rp3,9 miliar dari pembubaran tersebut.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, angka tersebut dihemat dari jumlah gaji dan tunjangan TGUPP tersebut di sisa tahun anggaran ini.
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Di akhir tahun saat tutup buku anggaran, Rp3,9 miliar akan dicatat menjadi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran atau Silpa.
"Iya itu digeser melalui peraturan gubernur. Ada sekitar Rp3,9 miliar kalau tidak salah," kata Gembong saat dihubungi, Kamis (27/10).
Di sisi lain, anggota PDI Perjuangan itu menuturkan, pada akhir tahun ini Pemprov DKI terlambat menyerahkan rancangan APBD Perubahan (APBD-P) 2022. Sehingga, Pemprov DKI tak memiliki APBD-P.
"Iya yang ada hanya pakai pergub. Pergub itu isinya pergeseran anggaran untuk yang darurat dan mendesak," ujarnya.
Selain itu, tidak ada pergub APBD-P 2022 soal pemberian tambahan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD. Sebabnya, neraca keuangan DKI belum surplus. Gembong menuturkan, realisasi perolehan pajak daerah hingga kini baru 40%.
"Tambahan PMD kan baru bisa kalau APBD surplus. Ini kan tidak. Malah kita baru mencapai 40%. Jadi tidak ada satupun BUMD yang dapat tambahan PMD," ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya belum terpikirkan untuk memiliki tim ahli dari kalangan profesional untuk membantunya memimpin Jakarta.
"Ya TGUPP kan tergantung selera masing-masing gubernur. Saya belum terpikirkan," kata Heru di Balaikota. (OL-4)
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan.
Ajang lari bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 resmi digelar pada Minggu (29/6) dengan partisipasi sebanyak 31.000 pelari dari 51 negara.
Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.
Pajak hiburan di DKI Jakarta yang kini mencapai 40 persen dinilai sangat membebani, apalagi ditambah wacana pelarangan merokok melalui Raperda KTR.
Sebagai BUMD strategis, Sarana Jaya saat ini mengembangkan empat lini bisnis utama yang saling terintegrasi untuk mendorong pembangunan kota yang lebih modern dan berkelanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved