TIM Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berjumlah 70 orang profesional di luar ASN DKI telah dibubarkan. Pemprov DKI pun hemat hingga Rp3,9 miliar dari pembubaran tersebut.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, angka tersebut dihemat dari jumlah gaji dan tunjangan TGUPP tersebut di sisa tahun anggaran ini.
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Di akhir tahun saat tutup buku anggaran, Rp3,9 miliar akan dicatat menjadi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran atau Silpa.
"Iya itu digeser melalui peraturan gubernur. Ada sekitar Rp3,9 miliar kalau tidak salah," kata Gembong saat dihubungi, Kamis (27/10).
Di sisi lain, anggota PDI Perjuangan itu menuturkan, pada akhir tahun ini Pemprov DKI terlambat menyerahkan rancangan APBD Perubahan (APBD-P) 2022. Sehingga, Pemprov DKI tak memiliki APBD-P.
"Iya yang ada hanya pakai pergub. Pergub itu isinya pergeseran anggaran untuk yang darurat dan mendesak," ujarnya.
Selain itu, tidak ada pergub APBD-P 2022 soal pemberian tambahan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD. Sebabnya, neraca keuangan DKI belum surplus. Gembong menuturkan, realisasi perolehan pajak daerah hingga kini baru 40%.
"Tambahan PMD kan baru bisa kalau APBD surplus. Ini kan tidak. Malah kita baru mencapai 40%. Jadi tidak ada satupun BUMD yang dapat tambahan PMD," ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya belum terpikirkan untuk memiliki tim ahli dari kalangan profesional untuk membantunya memimpin Jakarta.
"Ya TGUPP kan tergantung selera masing-masing gubernur. Saya belum terpikirkan," kata Heru di Balaikota. (OL-4)
