KETUA Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Idris Ahmad menuturkan anggaran untuk program rumah DP 0 rupiah masih bisa dipangkas lagi. Sebelumnya, DPRD DKI dan Pemprov DKI sepakat memangkas anggaran itu dari Rp2 triliun menjadi Rp500 miliar.
"Sebenarnya (Rp500 miliar) itu bukan hasil final pada prinsipnya. Nah ini masih proses pembahasan, dinamika pembahasan ini harus berlandaskan evaluasi. Bahkan (bisa) kurang juga mungkin (anggaran DP 0 rupiah). Jangan naik, kurangI saja. Dianggarkan nol juga enggak mungkin," terang Idris di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (3/12).
Menurut Idris alasan anggaran program unggulan Gubernur Anies Baswedan itu bisa dipangkas lagi karena tak tepat sasaran. Ia berpendapat seharusnya program tersebut dinikmati untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Tapi ternyata program ini lebih dimanfaatkan untuk masyarakat dengan gaji yang tidak masuk dalam klasifikasi MBR. RAPBD ini kan kemungkinan bisa naik atau turun lagi, makanya kemarin adalah strateginya kami mengevaluasi lebih dalam. Program DP 0 rupiah (menurut PSI) dinilai tidak tepat sasaran," jelas Idris.
Lebih lanjut, Idris mengatakan salah satu evaluasi dari program DP 0 rupiah itu adalah backlog atau kebutuhan rumah yang masih kurang diminati warga Jakarta. Ia menekankan seharusnya program itu bisa menyasar pada warga yang berpenghasilan rendah.
"Prinsipnya kami mengutamakan bagaimana kalangan MBR ini punya akses terhadap rumah," tandas Idris.(OL-8)
