Penuhi Kebutuhan Rumah Warga Jakarta

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa kesulitan untuk memiliki rumah menjadi salah satu alasan anak muda di kota takut menikah. Pihaknya pun tengah menggagas program pembangunan 19.800 unit hunian bagi warga Ibu Kota.

"Itu yang terjadi, seperti yang tergambar di film Home Sweet Loan tentang kisah seorang anak bungsu perempuan yang berjuang menabung untuk membeli rumah sembari memenuhi kebutuhan orangtua serta kakak-kakaknya," katanya saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dalam film itu tergambar bahwa memperoleh hunian atau rumah itu sulit sekali. Belajar dari kisah tersebut, Pramono berharap program kredit 3 juta rumah dengan bunga rendah yang tengah disosialisasikan oleh pemerintah pusat bisa menjawab keresahan tersebut.

Baca juga : Pramono Sebut Tidak Ada Beban Pimpin Jakarta, Anies - Ahok Sudah Rukun

Program ini, katanya, bisa membantu masyarakat, terutama pasangan muda untuk mendapatkan hunian. “Kalau kredit ini bisa diperoleh oleh masyarakat, apakah itu developernya, apakah pemakainya, saya yakin ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi warga Jakarta,” jelasnya.

Program Perumahan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, lanjut Pramono, telah menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian, salah satunya melalui rumah susun (rusun) yang baru diresmikan di kawasan Pulo Gadung. Selain itu, pemprov juga mengembangkan aplikasi Sirukim agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program perumahan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemprov DKI Jakarta. Ia menyebut program kredit perumahan itu disubsidi bunga 5% dan sudah dikonfirmasi langsung oleh sejumlah bank, baik anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun swasta.

Baca juga : Zidan Pejuang Job Fair Kini Kerja di Transjakarta, Pramono : Saya Sendiri yang Mewawancarai

“Sinerginya lengkap, ada kontraktor, pegembang (developer), toko bangunan, UMKM, juga perbankan. Ini namanya 'crowd-in' (kumpulan) yang luar biasa,” kata Ara.

Ia juga menilai program itu akan menciptakan pemerataan ekonomi dengan melahirkan banyak pengusaha baru di sektor perumahan. Di samping itu, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai langkah lain, mulai dari renovasi rumah tidak layak huni hingga pembenahan kawasan kumuh di Jakarta.

PRIORITAS PEMPROV

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI agar program penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus menjadi prioritas utama dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Demokrat–Perindo Desie Christyana Sari. Dia menilai Pemprov DKI tidak boleh menunda lagi kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, tingkat kepemilikan rumah di Jakarta hanya sekitar 56,6% atau terendah secara nasional. Kondisi itu menunjukkan masih banyak warga yang kesulitan memiliki hunian sendiri.

“Meskipun pemprov telah membangun lebih dari 33.800 unit rusunawa (rumah susun sederhana sewa), angka ini jelas belum mencukupi untuk menjawab tingginya kebutuhan hunian layak”  ujar Desie.

Perlu Kolaborasi

Desie mengatakan, untuk mempercepat pemenuhan hunian layak, pihaknya juga merekomendasikan percepatan program konsolidasi tanah vertikal (KTV) serta membuka skema kemitraan dengan BUMD, BUMN, dan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor dinilai krusial untuk menambah pasokan hunian terjangkau di Jakarta.

“Dengan perencanaan yang jelas dan tata kelola anggaran yang akuntabel, RAPBD 2026 diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendesak MBR sekaligus memperbaiki kualitas permukiman Jakarta. Hunian layak adalah fondasi kesejahteraan, dan itu harus diwujudkan tanpa kompromi,” bebernya.

Selain itu, kebijakan pembatasan masa tinggal perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi MBR. “Rusun tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga ruang tumbuh. Harus ada pelatihan keterampilan, pembinaan UMKM, hingga layanan sosial yang bisa mengangkat kualitas hidup penghuni”.pungkas Desie. (Ant/P-3)