Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MALL Bay Walk Pluit, Jakarta Utara dipasangi stiker penunggak pajak. Pemasangan stiker dilakukan tepat di kaca pintu masuk utama mall tersebut.
Mall Bay Walk Pluit diketahui menunggak pajak sebesar Rp3,5 miliar untuk gedung dan Rp1,9 miliar atas lahan parkir apartemen.
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan pemasangan stiker hingga plang besar penunggak pajak dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Cara ini dinilai cukup efektif membuat penunggak melunasi pajak.
"Ini cukup efektif karena ada 'moral hazard' di mereka, membuat mereka malu. Jadi biasanya langsung bayar," kata Faisal di Gedung DPRD DKI, Kamis (5/12).
BPRD DKI menurut Faisal telah melakukan upaya-upaya persuasif sebelum adanya penempelan stiker ini. Upaya persuasif tersebut dimulai dari pengiriman surat himbauan yang berlanjut pada surat teguran pertama hingga kedua.
Jika pajak tidak juga dibayarkan, upaya selanjutnya adalah pengiriman surat pemberitahuan pemasangan stiker.
Sebelum dipasang stiker, BPRD akannmengundang Kasie Pemerintahan Kelurahan untuk merapatkan dengan tujuan wajib pajak agar segera membayar tunggakan pajak dan pendekatan persuasif.
"Kalau masih bandel juga, pasang stiker penunggak pajak. Kalau masih bandel juga, lanjut pasang spanduk ukuran 6X1 meter," ungkapnya.
Jika masih membandel, barulah akan dilakukan pemasangan plang penunggak pajak.
Upaya selanjutnya yakni dilakukan penagihan aktif oleh Penyidik PNS dan juru sita bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian dan KPK RI.
"Sebelum dilakukan penagihan aktif lewat jurusita, diundang rapat bersama wajib pajak yang bandel. Kalau misalnya masih cuek atau tidak menanggapi, dilakukan pembacaan surat paksa oleh juru sita yang didampingi oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan dan KPK RI," tegasnya.
Tindakan tegas terakhir yakni pencabutan izin operasi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI yang dilanjutkan penyitaan aset.(Put/OL-09)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Center of Economic And Law Studies (Celios) baru-baru ini menerbitkan kajian berjudul Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.
Bupati mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, hingga Kamis (14/8) pagi, jumlah masyarakat yang mendaftar dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah mencapai 20 ribu orang.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved